muslimx.id — Klaim pejabat pemerintah mengenai tingginya dukungan publik terhadap kebijakan negara kembali menuai kritik. Di saat narasi dukungan disampaikan secara luas ke ruang publik, akses masyarakat terhadap data, metodologi survei, serta proses pengambilan keputusan justru semakin tertutup. Paradoks ini menimbulkan pertanyaan mendasar: jika dukungan benar-benar kuat, mengapa transparansi justru menghilang?
Dalam berbagai forum, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kebijakan strategis pemerintah didukung mayoritas rakyat. Namun publik jarang memperoleh penjelasan terbuka mengenai sumber data, cara pengukuran dukungan, maupun ruang untuk menguji klaim tersebut. Dukungan publik pun berisiko berubah dari fakta demokratis menjadi sekadar narasi kekuasaan.
Islam Menuntut Kejujuran Kekuasaan
Dalam ajaran Islam, klaim tanpa kejujuran adalah bentuk pengkhianatan amanah. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”
(QS. Al-Ahzab [33]: 70)
Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran adalah fondasi kepemimpinan. Kekuasaan yang jujur tidak takut membuka data, menjelaskan proses, dan menerima koreksi publik.
Transparansi yang Kian Menyempit
Di tengah klaim dukungan yang terus diulang, masyarakat justru menghadapi pembatasan informasi, minimnya pelibatan publik dalam kebijakan strategis, serta kecenderungan menutup kritik dengan dalih stabilitas nasional. Transparansi yang seharusnya menjadi jembatan kepercayaan antara negara dan rakyat perlahan tergeser oleh komunikasi satu arah.
Islam dengan tegas melarang praktik menutup kebenaran. Allah SWT mengingatkan:
“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 42)
Klaim legitimasi tanpa transparansi berisiko melahirkan kekuasaan yang merasa selalu benar dan kebal kritik.
Rakyat Bukan Alat Legitimasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa klaim dukungan publik tidak menghapus kewajiban negara terhadap rakyat.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Klaim dukungan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup transparansi atau membungkam kritik,” ujar Rinto.
Menurutnya, rakyat bukan angka statistik untuk menguatkan posisi penguasa. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang berhak tahu, bertanya, dan mengoreksi kebijakan negara.
Islam dan Akuntabilitas Pemimpin
Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak cukup bersandar pada klaim dukungan, tetapi harus dibuktikan dengan keterbukaan dan tanggung jawab moral.
Solusi: Transparansi sebagai Bukti Dukungan Nyata
Untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan sejalan dengan nilai Islam, sejumlah langkah perlu ditempuh:
- Membuka Data dan Metodologi Dukungan Publik
Setiap klaim dukungan harus disertai data terbuka, metode survei yang jelas, dan ruang verifikasi publik. - Partisipasi Publik Bermakna
Rakyat harus dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi kebijakan strategis, bukan sekadar menjadi sasaran sosialisasi. - Menghentikan Narasi Dukungan sebagai Tameng Kritik
Kritik adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan bernegara. - Penguatan Mekanisme Akuntabilitas
Pengawasan parlemen, masyarakat sipil, dan media harus dijamin tanpa intimidasi. - Menempatkan Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan
Kebijakan negara harus berpijak pada kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar legitimasi simbolik.
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan yang benar tidak dibangun dari klaim sepihak, melainkan dari kejujuran, keterbukaan, dan keberanian mempertanggungjawabkan amanah. Dukungan publik sejati lahir dari transparansi dan keberpihakan nyata. Negara yang jujur tidak akan takut dibuka, karena kebenaran selalu menemukan jalannya.
