muslimx.id– Setelah membahas hubungan antara syura, pemilu, kritik rakyat, dan ruang musyawarah, satu kesimpulan penting mengemuka: kedaulatan rakyat dalam Islam bukan konsep teknis semata, melainkan amanah sejarah. Ia tidak lahir untuk sekadar mengatur prosedur kekuasaan, tetapi untuk menjaga agar kehidupan bersama berjalan di atas keadilan dan kebenaran.
Dalam Islam, kekuasaan bukan tujuan akhir. Ia hanyalah alat untuk menunaikan amanah. Karena itu, kedaulatan rakyat tidak boleh dipersempit menjadi simbol demokrasi elektoral, tetapi harus dijaga sebagai tanggung jawab moral kolektif antara rakyat dan penguasa.
Kedaulatan sebagai Amanah, Bukan Kepemilikan
Islam menolak gagasan bahwa kekuasaan adalah milik mutlak siapa pun. Baik penguasa maupun rakyat sama-sama berada dalam posisi sebagai pemegang amanah.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam Islam selalu terikat dengan amanah dan keadilan. Ketika amanah diabaikan baik oleh penguasa yang sewenang-wenang maupun rakyat yang apatis maka kedaulatan berubah menjadi slogan kosong.
Rakyat dan Penguasa: Dua Penjaga Amanah
Seri artikel sebelumnya telah menunjukkan bahwa Islam tidak membebankan tanggung jawab sejarah hanya pada pemimpin. Rakyat pun memiliki peran aktif dalam menjaga arah kekuasaan melalui syura, kritik, dan nasehat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim.” (HR. Thabrani)
Hadis ini menempatkan rakyat sebagai penjaga moral kekuasaan. Dalam konteks kedaulatan rakyat dalam Islam, diam terhadap penyimpangan bukan bentuk loyalitas, tetapi pengkhianatan terhadap amanah sejarah.
Partai X: Kedaulatan Tanpa Etika Melahirkan Krisis
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa krisis demokrasi hari ini bukan hanya krisis sistem, tetapi krisis etika kekuasaan dan partisipasi rakyat. Menurutnya, kedaulatan sering dipahami sebatas angka dan legitimasi formal, tanpa kesadaran moral yang menyertainya.
“Kedaulatan rakyat dalam Islam mengajarkan bahwa suara bukan hanya hak, tapi tanggung jawab. Ketika rakyat berhenti mengawasi, dan penguasa berhenti mendengar, maka yang lahir adalah kekuasaan tanpa nurani,” ujar Prayogi.
Ia menekankan bahwa syura, kritik, dan keterlibatan publik harus dipahami sebagai instrumen etis, bukan ancaman politik. Tanpa fondasi moral, kedaulatan mudah dibajak oleh kepentingan elite dan kehilangan makna substantifnya.
Pandangan ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam Islam hanya akan hidup jika nilai amanah dan keadilan dijaga bersama, bukan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme formal.
Pelajaran Sejarah: Negara Runtuh karena Amanah Dikhianati
Al-Qur’an berulang kali mengingatkan bahwa kehancuran suatu kaum tidak datang secara tiba-tiba. Ia diawali dengan pengkhianatan terhadap amanah dan pembiaran terhadap ketidakadilan.
Allah SWT berfirman:
“Dan begitulah Kami membinasakan suatu negeri apabila penduduknya berbuat zalim.” (QS. Al-Isra: 16)
Ayat ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah benteng terakhir agar kezaliman tidak menjadi sistemik. Ketika rakyat kehilangan peran korektifnya, dan kekuasaan kehilangan kontrol moralnya, kehancuran menjadi keniscayaan sejarah.
Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Islam Hari Ini
Di tengah kompleksitas politik modern, Islam menawarkan panduan yang jernih: pemilu penting, tetapi tidak cukup; stabilitas perlu, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan; ketaatan wajib, tetapi tidak membungkam kebenaran.
Kedaulatan rakyat hidup melalui tiga hal: syura yang terbuka, kritik yang bermartabat, dan kesadaran amanah yang terus dijaga.
Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang menjaga kebenaran. Dalam Islam, kedaulatan rakyat bukan hadiah dari negara, melainkan amanah dari Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Selama kedaulatan rakyat dalam Islam dijaga dengan iman, keadilan, dan keberanian moral, selama itu pula negeri memiliki harapan untuk tetap berdiri di atas nilai yang benar.
