muslimx.id – Pada akhirnya, budaya korupsi struktural bukan sekadar persoalan hukum, ekonomi, atau pemerintahan. Ia adalah krisis amanah yang menyentuh dimensi paling mendasar dalam ajaran Islam. Ketika korupsi menjadi sistem, dilembagakan, dan diwariskan lintas generasi kekuasaan, maka yang sesungguhnya runtuh adalah kepercayaan moral sebuah bangsa.
Islam memandang amanah sebagai pilar utama kepemimpinan. Tanpa amanah, kekuasaan kehilangan legitimasi ilahiah, dan negara kehilangan arah etiknya.
Korupsi sebagai Bentuk Pengkhianatan Amanah
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan jabatan bukan hak pribadi, melainkan titipan. Budaya korupsi struktural muncul ketika amanah tersebut diubah menjadi alat akumulasi kekayaan dan kekuatan.
Dalam sistem yang korup, jabatan tidak lagi dimaknai sebagai tanggung jawab, tetapi sebagai peluang. Negara berhenti menjadi pelayan rakyat, dan berubah menjadi arena transaksi kepentingan.
Normalisasi Korupsi dan Matinya Rasa Bersalah
Salah satu bahaya terbesar dari budaya korupsi struktural adalah hilangnya rasa bersalah. Ketika korupsi dianggap “biasa”, “sudah dari dulu”, atau “semua juga begitu”, maka yang mati bukan hanya hukum, tetapi juga nurani kolektif.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Jika kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu.” (HR. Bukhari)
Hadis ini adalah peringatan keras bahwa lenyapnya rasa malu merupakan tanda kehancuran moral. Dalam konteks negara, ketika elite tidak lagi malu pada rakyat dan tidak takut kepada Allah, maka korupsi akan terus diproduksi oleh sistem.
Partai X: Korupsi Sistemik Adalah Kegagalan Etika Kekuasaan
Erick Karya, Ketua Umum Partai X, menilai bahwa budaya korupsi struktural adalah kegagalan etika kekuasaan, bukan sekadar kegagalan teknis pemerintahan.
Menurutnya, negara terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan, tetapi mengabaikan fondasi moral yang seharusnya menjadi pijakan kebijakan.
Erick menegaskan bahwa selama kekuasaan tidak dikembalikan pada nilai amanah dan keberpihakan kepada rakyat, maka pemberantasan korupsi hanya akan bersifat kosmetik. Ia juga menyoroti bahwa korupsi sistemik tidak mungkin diberantas tanpa keberanian untuk memotong mata rantai kepentingan mereka sendiri.
Dosa Kolektif dan Tanggung Jawab Bangsa
Dalam Islam, pembiaran terhadap kezaliman menjadikan dosa bersifat kolektif. Budaya korupsi struktural yang dibiarkan berarti masyarakat turut menanggung dampaknya, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual.
Allah SWT memperingatkan:
“Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu.” (QS. Al-Anfal: 25)
Ayat ini menegaskan bahwa ketika korupsi dibiarkan menjadi sistem, azab sosial bisa menimpa seluruh bangsa: kemiskinan struktural, ketimpangan tajam, dan hilangnya kepercayaan publik.
Islam tidak hanya menawarkan kritik, tetapi juga jalan taubat. Dalam konteks negara, taubat bukan sekadar penyesalan personal, melainkan taubat sosial dan struktural.
Taubat sosial berarti:
- Mengakui bahwa budaya korupsi struktural adalah dosa bersama
- Membongkar sistem yang melindungi koruptor
- Mengembalikan orientasi kekuasaan pada amanah dan keadilan
- Menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan penguasa
Penutup: Amanah atau Kehancuran
Budaya korupsi struktural adalah peringatan keras bahwa bangsa sedang berada di persimpangan sejarah. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan bisa menjadi jalan ibadah atau jalan kehancuran, tergantung bagaimana amanah dijaga.
Jika negara ingin diselamatkan, maka amanah harus dikembalikan sebagai fondasi. Tanpa itu, korupsi akan terus hidup, dan keadilan sosial akan tetap menjadi janji kosong.
Dalam Islam, kekuasaan tanpa amanah adalah kehancuran yang ditunda. Dan setiap penundaan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
