muslimx.id– Di tengah derasnya arus informasi dan hiruk-pikuk pemerintahan elektoral, rakyat sering kali ditempatkan hanya sebagai objek. Narasi disusun dari atas, opini diarahkan, dan emosi dimobilisasi. Dalam situasi seperti ini, mandiri belajar politik menjadi kebutuhan mendesak bukan sekadar pilihan intelektual, tetapi jalan pembebasan dari manipulasi kekuasaan.
Islam sejak awal menolak ketundukan buta. Umat didorong untuk berpikir, menimbang, dan bertanggung jawab atas pilihan sosialnya. Karena itu, belajar politik bukan gagasan asing dalam Islam; ia justru sejalan dengan perintah untuk menggunakan akal, menuntut ilmu, dan menegakkan keadilan.
Ketergantungan Informasi dan Bahaya Taqlid
Banyak warga hanya mengenal politik melalui potongan berita, slogan, dan konten viral. Akibatnya, persepsi publik mudah digiring. Ketika informasi dikonsumsi tanpa nalar kritis, rakyat terjebak pada taqlid mengikuti tanpa memahami.
Allah SWT memperingatkan:
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” (QS. Al-Isra: 36)
Ayat ini tegas: mengikuti tanpa ilmu adalah kesalahan moral. Dalam konteks bernegara, sikap ini membuka pintu manipulasi, sebab kekuasaan yang tak diawasi akan cenderung menyimpang. Mandiri belajar pemerintahan hadir untuk memutus ketergantungan ini mendorong warga mencari sumber beragam, membaca kebijakan secara utuh, dan menimbang dampaknya.
Mandiri Belajar Politik sebagai Etika Islam
Islam menempatkan ilmu sebagai pondasi amal. Politik tanpa ilmu melahirkan kegaduhan. ilmu tanpa etika melahirkan manipulasi. Karena itu, mandiri belajar politik harus berpijak pada etika: tabayyun, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
Allah SWT berfirman:
“(Yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya.” (QS. Az-Zumar: 18)
Ayat ini mengajarkan seleksi nalar mendengar banyak, menimbang, lalu memilih yang paling benar. Inilah ruh mandiri belajar politik: bukan menolak perbedaan, tetapi memprosesnya dengan akal sehat dan nilai moral.
Partai X: Kesadaran Pemerintahan Tidak Boleh Diserahkan
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menegaskan bahwa krisis pemerintahan hari ini bukan semata krisis kepemimpinan, melainkan krisis kesadaran publik. Menurutnya, rakyat terlalu lama disuguhi janji singkat, isu dangkal, dan konflik semu tanpa dibekali kapasitas membaca kebijakan secara kritis.
Prayogi menilai mandiri belajar politik adalah kunci untuk mengembalikan kedaulatan warga. Ketika rakyat memahami struktur kekuasaan, alur anggaran, dan konsekuensi kebijakan, manipulasi menjadi sulit. Ia juga menekankan bahwa pendidikan politik tidak boleh dimonopoli negara atau partai; justru harus tumbuh dari inisiatif warga, komunitas, dan ruang-ruang diskusi independen.
Baginya, bangsa yang kuat bukan bangsa dengan rakyat paling patuh, tetapi rakyat yang paling sadar.
Dari Konsumen Menjadi Subjek Sejarah
Mandiri belajar politik mengubah posisi warga: dari konsumen informasi menjadi subjek sejarah. Rakyat yang belajar mandiri tidak mudah dipecah, tidak mudah ditakut-takuti, dan tidak mudah dibeli. Mereka bertanya: siapa diuntungkan, siapa dirugikan, dan nilai apa yang dikorbankan?
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa penipuan termasuk penipuan adalah pelanggaran etika serius. Dengan mandiri belajar politik, rakyat memagari dirinya dari tipu daya, sekaligus menjaga integritas ruang publik.
Penutup: Politik sebagai Amanah Ilmu
Mandiri belajar politik tidak menuntut gelar atau akses pejabat. Ia dimulai dari kebiasaan sederhana namun konsisten:
- Membaca kritis: kebijakan, anggaran, dan regulasi bukan hanya judul berita.
- Membandingkan sumber: media berbeda, perspektif berbeda.
- Berdiskusi beradab: menguji argumen, bukan menyerang pribadi.
- Mengaitkan nilai: menilai kebijakan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah dan ilmu adalah cahaya. Mandiri belajar politik menyatukan keduanya: menjaga kekuasaan tetap lurus melalui cahaya pengetahuan. Tanpa kesadaran ini, rakyat akan terus digiring; dengan kesadaran ini, rakyat menjadi penjaga arah bangsa.
Jika rakyat belajar mandiri, manipulasi melemah. Jika rakyat sadar nilai, keadilan menguat. Dan di situlah politik kembali menjadi praktik nilai, bukan sekadar perebutan kuasa.
