muslimx.id – Di era digital, arus informasi mengalir deras tanpa henti. Berita singkat, potongan video, slogan emosional, dan narasi viral membentuk opini publik dengan cepat. Sayangnya, kecepatan ini sering mengorbankan kebenaran. Pemerintahan instan tumbuh subur, sementara nalar kritis melemah. Dalam situasi inilah mandiri belajar politik melalui membaca kritis menjadi keharusan moral, bukan sekadar pilihan intelektual.
Islam sejak awal menempatkan kebenaran di atas popularitas. Karena itu, umat tidak dibenarkan menerima dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Pemerintahan yang dibangun di atas kebohongan bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga melanggar prinsip dasar iman.
Bahaya Informasi Instan
Informasi instan bekerja dengan emosi, bukan akal. Ia menyederhanakan persoalan kompleks menjadi hitam-putih, kawan-lawan, benar-salah versi penguasa. Rakyat yang tidak terbiasa membaca kritis akan mudah digiring untuk membenci tanpa memahami, atau membela tanpa mengetahui.
Inilah sebabnya mandiri belajar politik menjadi benteng pertama melawan propaganda. Membaca kritis berarti tidak berhenti pada judul, tidak puas dengan satu sumber, dan berani mempertanyakan motif di balik sebuah narasi.
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya…” (QS. Al-Hujurat: 6)
Ayat ini adalah fondasi etika informasi dalam Islam. Tabayyun bukan hanya etika sosial, tetapi juga etika pemerintahan.
Tabayyun sebagai Etika Mandiri Belajar Politik
Dalam konteks pemerintahan, tabayyun berarti: menguji kebenaran klaim kekuasaan, memeriksa data di balik kebijakan. Tidak menelan mentah-mentah framing media.
Islam menolak sikap reaktif. Setiap informasi harus ditimbang dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan. Tanpa tabayyun, umat bisa menjadi alat penyebar kebohongan yang merugikan sesama.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar.” (HR. Muslim)
Hadis ini sangat relevan dengan kondisi hari ini. Menyebarkan informasi tanpa verifikasi bukan tindakan netral, tetapi dosa sosial yang memperkuat kekuasaan tipuan.
Mandiri belajar politik melalui membaca kritis membantu rakyat membongkar lapisan bahasa ini. Pertanyaan sederhana seperti “siapa yang diuntungkan?” dan “siapa yang dikorbankan?” sering kali cukup untuk membuka tabir propaganda.
Partai X: Rakyat Harus Naik Kelas sebagai Pembaca
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa masalah utama pemerintahan hari ini bukan kekurangan informasi, melainkan kelebihan informasi tanpa kemampuan membaca kritis. Menurutnya, rakyat dibanjiri narasi, tetapi tidak dibekali alat untuk memilah.
Prayogi menegaskan bahwa mandiri belajar politik harus dimulai dari literasi membaca membaca kebijakan, membaca anggaran, membaca kepentingan di balik narasi. Tanpa itu, rakyat hanya menjadi target propaganda, bukan subjek demokrasi.
Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan tipuan tumbuh subur ketika publik malas membaca secara mendalam. Dalam kondisi seperti ini, kebohongan yang diulang-ulang bisa diterima sebagai kebenaran. Karena itu, membaca kritis adalah bentuk perlawanan sunyi, tetapi sangat menentukan arah bangsa.
Dosa Kolektif Menyebarkan Kebohongan
Islam tidak memandang dosa hanya sebagai urusan individu. Ketika kebohongan disebarkan massal dan dibiarkan, dampaknya menjadi kolektif: kebijakan salah arah, konflik sosial, dan hilangnya keadilan.
Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan.” (QS. Al-Baqarah: 42)
Ayat ini menegaskan bahwa membiarkan kebatilan bercampur dengan kebenaran termasuk dalam pemerintahan adalah pelanggaran serius.
Penutup: Membaca Kritis sebagai Ibadah Sosial
Dalam Islam, mencari kebenaran adalah ibadah. Ketika membaca kritis digunakan untuk menjaga keadilan dan melawan manipulasi, ia menjadi ibadah sosial yang bernilai tinggi.
Mandiri belajar politik melalui membaca kritis adalah langkah awal membangun rakyat yang berdaulat secara nalar dan bermartabat secara moral.
Seperti ditegaskan Prayogi, masa depan demokrasi tidak ditentukan oleh seberapa lihai propaganda bekerja, tetapi oleh seberapa cerdas rakyat membacanya.
