muslimx.id — Kemerdekaan sejati tidak berhenti pada lepasnya penjajahan fisik, tetapi diukur dari hadirnya keadilan dalam kehidupan rakyat. Karena itu, pertanyaan apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka tidak bisa dijawab hanya dengan simbol negara, pertumbuhan ekonomi, atau stabilitas semu. Ia harus dijawab melalui satu ukuran utama: keadilan.
Bangsa bisa merdeka secara formal, tetapi tetap terjajah secara struktural jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jika kekayaan alam dinikmati segelintir elite, dan jika kebijakan publik menjauh dari kemaslahatan umat.
Kemerdekaan Tanpa Keadilan adalah Ilusi
Sejarah menunjukkan, banyak bangsa runtuh bukan karena kehilangan kekuasaan, tetapi karena kehilangan keadilan. Ketika negara gagal melindungi yang lemah, kemerdekaan berubah menjadi slogan kosong.
Islam menempatkan keadilan sebagai inti keberadaan negara. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil.” (QS. An-Nisa: 135)
Ayat ini tidak membedakan antara rakyat dan penguasa. Keadilan adalah kewajiban kolektif, sekaligus standar moral kekuasaan. Negara yang tidak menjadikan keadilan sebagai orientasi utama sejatinya sedang mengkhianati amanah kemerdekaan.
Ketika Kekuasaan Jauh dari Amanah
Dalam praktik bernegara hari ini, kebijakan sering dibenarkan atas nama prosedur dan legalitas. Selama sah secara hukum, dianggap selesai. Padahal, sah secara hukum tidak selalu berarti adil secara moral.
Kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa bukan hanya kebebasan dari penjajah, tetapi kebebasan dari penindasan oleh bangsa sendiri. Ketika rakyat masih kesulitan mengakses keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan, maka pertanyaan tentang kemerdekaan tetap terbuka.
Partai X: Kemerdekaan Harus Diuji oleh Keberpihakan Negara
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menegaskan bahwa ukuran paling jujur untuk menilai kemerdekaan adalah keberpihakan negara terhadap rakyatnya, terutama yang paling rentan.
“Negara bisa merdeka secara pemerintahan, tetapi belum tentu merdeka secara moral. Kemerdekaan sejati diuji dari apakah negara berani menempatkan keadilan di atas kepentingan kekuasaan,” ujar Prayogi.
Menurutnya, salah satu masalah utama Indonesia hari ini adalah menjauhinya amanah dari praktik kekuasaan. Kekuasaan sering diperlakukan sebagai hak untuk mengatur, bukan sebagai kewajiban untuk melayani.
“Ketika kebijakan publik lebih melindungi kekuasaan daripada keadilan, disitulah kemerdekaan kehilangan maknanya. Rakyat merdeka memilih, tetapi tidak merdeka merasakan hasilnya,” tegasnya.
Prayogi juga menekankan bahwa negara yang benar-benar merdeka adalah negara yang berani mengoreksi dirinya sendiri. Kritik rakyat harus dibaca sebagai alarm moral, bukan ancaman politik.
Keadilan sebagai Tanggung Jawab Iman dan Kenegaraan
Dalam Islam, pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan bukan hanya kesalahan politik, tetapi dosa moral. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kemerdekaan membawa tanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas. Negara, sebagai pemegang amanah terbesar, akan dimintai pertanggungjawaban paling berat.
Penutup: Merdeka yang Harus Terus Diperjuangkan
Pada akhirnya, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka adalah pertanyaan yang harus terus diajukan, bukan untuk meruntuhkan negara, tetapi untuk menyelamatkannya dari kealpaan moral.
Kemerdekaan bukan warisan yang selesai pada 1945, melainkan amanah yang harus dijaga setiap generasi. Tanpa keadilan, kemerdekaan hanya tinggal cerita sejarah. Dengan keadilan, kemerdekaan menjadi realitas yang dirasakan rakyat.
Jika negara kembali menempatkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat sebagai poros kebijakan, maka kemerdekaan tidak lagi sekadar dirayakan, tetapi benar-benar dihidupi.
Dan disitulah bangsa ini dapat berkata dengan jujur: merdeka bukan hanya dari penjajah, tetapi juga dari ketidakadilan yang kita ciptakan sendiri.
