muslimx.id — Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah mahasiswa perlu terlibat dalam politik, melainkan apa akibatnya jika mereka tidak belajar politik sama sekali. Dalam perspektif Islam, pembiaran terhadap ketidakadilan sosial bukan sikap netral, tetapi kegagalan menjalankan amanah. Karena itu, belajar politik itu wajib sebagai jalan menjaga keadilan dan masa depan umat.
Politik bukan perebutan kekuasaan. Ia adalah arena penentuan nasib banyak orang: siapa yang diuntungkan, siapa yang dikorbankan, dan nilai apa yang dijadikan dasar kebijakan. Ketika mahasiswa menjauh dari politik, keputusan-keputusan itu tetap berjalan tanpa suara moral yang cukup kuat untuk mengoreksinya.
Keadilan sebagai Tujuan Akhir Politik dalam Islam
Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama kehidupan sosial dan kenegaraan. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil.” (QS. An-Nisa: 135)
Ayat ini tidak ditujukan hanya kepada penguasa, tetapi kepada seluruh orang beriman. Artinya, menjaga keadilan adalah tanggung jawab kolektif. Dalam konteks negara modern, tanggung jawab itu mustahil dijalankan tanpa pemahaman yang memadai.
Di sinilah belajar politik itu wajib agar mahasiswa mampu membaca ketidakadilan struktural, memahami dampak kebijakan, dan bersuara dengan dasar ilmu, bukan emosi.
Apatisme dan Harga Mahal yang Dibayar Umat
Apatisme sering dianggap aman. Tidak ribut, tidak diserang, tidak dicap macam-macam. Namun harga dari apatisme itu sangat mahal. Ketika kelompok terdidik memilih diam, ruang publik diisi oleh kepentingan sempit dan logika kekuasaan yang minim etika.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidaklah suatu kaum membiarkan kemungkaran dilakukan di tengah-tengah mereka, padahal mereka mampu mencegahnya, kecuali Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara merata.” (HR. Abu Dawud)
Hadits ini menunjukkan bahwa pembiaran terhadap kemungkaran sosial adalah dosa kolektif. Dalam konteks hari ini, ketidakadilan kebijakan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk kemungkaran struktural yang membutuhkan kesadaran untuk dikenali dan dicegah.
Partai X: Negara Kehilangan Arah Ketika Mahasiswa Diam
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa krisis pemerintahan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari melemahnya peran kelompok intelektual muda. Menurutnya, mahasiswa yang tidak belajar politik sedang melepaskan peran historisnya sebagai penjaga arah bangsa.
“Setiap fase perubahan besar selalu ditandai oleh keberanian mahasiswa membaca dan mengoreksi kekuasaan. Ketika mahasiswa diam, negara kehilangan kompas moralnya,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa belajar politik itu wajib bukan untuk menjadikan mahasiswa politisi, tetapi agar mereka tidak mudah ditipu oleh narasi kekuasaan. Tanpa literasi politik, rakyat hanya bereaksi terhadap gejala, bukan memahami akar masalah.
Belajar Politik sebagai Fardhu ‘Ain Kontekstual
Dalam konteks ketimpangan sosial, korupsi struktural, dan kebijakan yang berdampak luas, belajar politik dapat dipahami sebagai fardhu ‘ain kontekstual bagi mahasiswa. Bukan karena semua harus terjun ke kekuasaan praktis, tetapi karena semua memiliki kewajiban menjaga keadilan publik sesuai kapasitasnya.
Mahasiswa belajar politik dengan membaca, berdiskusi, menulis, dan mengawasi. Inilah bentuk ibadah sosial yang sunyi, tetapi berdampak panjang.
Penutup: Dari Bangku Kampus ke Amanah Sejarah
Belajar politik itu wajib karena masa depan bangsa tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari kesadaran yang dirawat. Mahasiswa hari ini adalah penentu watak negara esok hari.
Negara yang kehilangan generasi kritis akan mudah dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek. Sebaliknya, negara yang dijaga oleh mahasiswa yang beriman, berilmu, dan sadar politik akan lebih tahan terhadap penyimpangan kekuasaan.
Di titik inilah belajar politik bukan lagi sekadar pilihan akademik, tetapi amanah sejarah dan tanggung jawab keimanan demi keadilan umat dan masa depan bangsa.
