muslimx.id — Demokrasi sering dipuja sebagai sistem paling ideal karena mengusung slogan luhur: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun di balik jargon itu, realitas pemerintahan hari ini justru memunculkan ironi besar demokrasi tanpa rakyat. Prosedur berjalan rapi, pemilu digelar berkala, tetapi suara rakyat semakin jauh dari pusat pengambilan keputusan.
Demokrasi yang hidup hanya di bilik suara, lalu mati di ruang kebijakan, bukanlah demokrasi yang sehat. Ia menjelma menjadi ritual administratif, bukan proses musyawarah yang berkeadilan.
Ketika Prosedur Menggantikan Makna
Dalam praktik, demokrasi direduksi menjadi angka dan kemenangan elektoral. Siapa yang menang, dialah yang berkuasa. Setelah itu, rakyat diminta menunggu lima tahun berikutnya. Aspirasi yang tidak sejalan dengan kekuasaan dianggap gangguan stabilitas.
Di sinilah demokrasi tanpa rakyat menemukan bentuknya: rakyat hadir sebagai pemilih, tetapi absen sebagai penentu arah. Negara berjalan dengan legitimasi prosedural, namun kehilangan kepekaan substantif terhadap penderitaan dan kebutuhan publik.
Islam sejak awal mengingatkan bahwa kekuasaan tidak cukup sah secara mekanis. Ia harus dibimbing oleh nilai. Allah SWT berfirman:
“Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
Musyawarah (syura) dalam Islam bukan sekadar forum formal, melainkan proses mendengarkan, menimbang, dan menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan. Ketika demokrasi kehilangan semangat ini, ia berubah menjadi sistem yang dingin dan elitis.
Syura sebagai Ruh Demokrasi
Jika demokrasi dipahami sebagai mekanisme, maka syura adalah ruhnya. Syura menuntut keterlibatan akal kolektif, bukan dominasi suara mayoritas semata. Ia menolak keputusan yang sah tetapi melukai keadilan.
Demokrasi tanpa syura melahirkan kebijakan yang legal namun tidak etis. Rakyat mungkin memilih, tetapi tidak benar-benar didengar. Kritik mungkin ada, tetapi tidak dipertimbangkan. Negara tampak sibuk mengelola prosedur, namun lalai merawat kepercayaan.
Partai X: Demokrasi Kehilangan Arah Ketika Rakyat Hanya Jadi Angka
Erick Karya, Ketua Umum Partai X, menilai bahwa krisis demokrasi hari ini bukan soal kurangnya pemilu, melainkan hilangnya makna partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.
“Demokrasi tanpa rakyat terjadi ketika suara publik hanya dihitung saat pemilu, tapi diabaikan saat kebijakan dibuat,” tegas Erick.
Menurutnya, demokrasi yang sehat seharusnya menjadikan rakyat sebagai subjek berkelanjutan, bukan objek sesaat. Keterlibatan rakyat tidak boleh berhenti di bilik suara, tetapi harus hadir dalam proses musyawarah kebijakan.
“Kalau demokrasi hanya memproduksi pemenang politik tanpa menghadirkan keadilan sosial, itu bukan demokrasi yang hidup. Itu demokrasi yang kosong,” lanjutnya.
Erick menekankan bahwa Islam memberi fondasi etis yang kuat untuk mengoreksi demokrasi prosedural. Kekuasaan adalah amanah, bukan hadiah. Karena itu, pemegang mandat wajib mendengar dan mempertimbangkan suara rakyat, terutama yang lemah dan terpinggirkan.
Demokrasi yang Kehilangan Amanah
Dalam Islam, amanah adalah jantung kepemimpinan. Kekuasaan yang tidak lagi berpihak pada kemaslahatan umat adalah pengkhianatan moral, meskipun sah secara hukum. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah.” (HR. Ahmad)
Hadis ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak boleh menabrak nilai kebenaran dan keadilan. Demokrasi tanpa rakyat, pada akhirnya, adalah demokrasi yang kehilangan amanah.
Penutup: Menghidupkan Kembali Demokrasi yang Bermakna
Pertanyaan besar yang harus dijawab bangsa ini bukan lagi “apakah kita demokratis?”, melainkan “untuk siapa demokrasi ini bekerja?”. Selama rakyat hanya menjadi legitimasi awal tanpa ruang musyawarah yang nyata, demokrasi tanpa rakyat akan terus menjadi luka struktural.
Demokrasi perlu dikembalikan ke ruhnya: mendengar, melibatkan, dan memperjuangkan keadilan. Tanpa itu, demokrasi hanya tinggal nama ramai prosedur, sepi makna.
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan yang diberkahi bukan yang paling kuat secara angka, tetapi yang paling adil dalam mendengar suara umat. Di titik inilah demokrasi menemukan kembali martabatnya bukan sebagai pepesan kosong, tetapi sebagai jalan keadilan yang hidup.
