muslimx.id– Politik sering dinilai dari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ukurannya berhenti pada perolehan kursi, koalisi, dan kekuatan dukungan. Namun dalam perspektif Islam, ukuran utama bukan kemenangan, melainkan manfaat. Karena itu, konsep politik sebagai dakwah menempatkan maslahat umat sebagai tujuan utama kekuasaan, bukan sekadar keberhasilan merebut jabatan.
Islam memandang kekuasaan sebagai sarana, bukan tujuan. Ia bernilai jika menghadirkan kebaikan yang luas, dan menjadi beban dosa jika melahirkan kerusakan. Di sinilah politik tidak boleh netral nilai. Ia harus diarahkan, dibimbing, dan dikoreksi oleh etika kemaslahatan.
Maslahat sebagai Kompas Politik
Dalam khazanah pemikiran Islam, dikenal konsep maqashid syariah tujuan-tujuan utama syariat yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh kebijakan publik idealnya bergerak dalam koridor ini.
Artinya, politik sebagai dakwah menuntut agar kekuasaan dipakai untuk: melindungi yang lemah, memperluas akses keadilan, menjaga martabat manusia, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl: 90)
Ayat ini bukan hanya pesan moral personal, tetapi juga prinsip tata kelola publik. Negara dan kekuasaan diperintahkan untuk aktif menghadirkan keadilan dan kebajikan — itulah maslahat.
Dari Menang Politik ke Manfaat Publik
Masalah besar dalam praktik modern adalah pergeseran orientasi: dari manfaat publik menjadi keuntungan kelompok. Kebijakan sering dirancang untuk mengamankan kekuasaan, bukan menyelesaikan masalah rakyat.
Di sinilah politik kehilangan ruh dakwahnya. Ia menjadi teknik bertahan, bukan sarana perbaikan.
Politik sebagai dakwah justru membalik orientasi itu. Menang bukan garis akhir, melainkan titik awal pengabdian. Jabatan bukan hadiah, melainkan amanah kerja berat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Hadist ini memberi standar keberhasilan yang jelas: manfaat sosial. Dalam konteks kekuasaan, manfaat itu hadir dalam bentuk kebijakan yang adil, pelayanan yang jujur, dan perlindungan yang nyata.
Partai X: Maslahat Harus Jadi Ukuran Utama Politik sebagai Dakwah
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menegaskan bahwa politik yang terlepas dari orientasi maslahat akan berubah menjadi mesin konflik kepentingan.
“Politik sebagai dakwah berarti menjadikan maslahat umat sebagai kompas utama kebijakan. Bukan sekadar apa yang menguntungkan kekuasaan, tetapi apa yang memperbaiki kehidupan rakyat,” ujar Prayogi.
Menurutnya, salah satu penyakit politik hari ini adalah obsesi pada kemenangan taktis, tetapi lemah dalam visi kemaslahatan jangka panjang.
“Banyak aktor pemerintahan sibuk menghitung peluang menang, tapi tidak cukup serius menghitung dampak kebijakan. Padahal dalam Islam, dampak itulah yang akan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Prayogi menambahkan bahwa kebijakan yang tidak berpijak pada maslahat publik mungkin sah secara hukum, tetapi cacat secara etik. Dan politik yang cacat etik tidak layak disebut dakwah.
Amanah Kekuasaan dan Tanggung Jawab Moral
Dalam Islam, amanah kekuasaan selalu disertai hisab (pertanggungjawaban). Semakin besar wewenang, semakin berat pertanyaan di hadapan Allah. Karena itu, orientasi maslahat bukan pilihan tambahan, melainkan kewajiban moral.
Kekuasaan yang tidak menghasilkan kebaikan luas berarti gagal menjalankan amanahnya meski terlihat berhasil secara politik.
Penutup: Mengukur Politik dengan Manfaatnya
Sudah saatnya keberhasilan politik tidak diukur dari lamanya berkuasa, tetapi dari luasnya manfaat yang dirasakan rakyat. Inilah inti politik sebagai dakwah menjadikan kekuasaan sebagai sarana menghadirkan maslahat.
Politik yang tidak berorientasi pada kemaslahatan umat hanyalah perebutan kendali, bukan perjuangan perbaikan. Dakwah membutuhkan dampak nyata, dan dampak itu sering kali ditentukan oleh kebijakan.
Ketika maslahat kembali menjadi kompas, politik tidak lagi sekadar arena kompetisi, tetapi menjadi jalan ibadah sosial menghadirkan kebaikan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
