muslimx.id– Dalam pandangan Islam, politik tidak pernah berdiri netral secara nilai. Ia selalu terkait dengan tujuan moral: menghadirkan keadilan, melindungi yang lemah, dan membangun kemaslahatan bersama. Karena itu, politik sebagai dakwah tidak cukup hanya berbicara tentang cara meraih kekuasaan, tetapi terutama tentang dampak kekuasaan bagi umat.
Masalah besar dalam praktik politik modern adalah terputusnya hubungan antara kekuasaan dan maslahat. Banyak kebijakan lahir dari kompromi kepentingan, bukan dari kebutuhan masyarakat. Program dibuat untuk citra, bukan untuk solusi. Di titik ini, politik kehilangan ruh dakwahnya.
Maslahat sebagai Tujuan Kekuasaan
Para ulama klasik menegaskan bahwa tujuan tata kelola publik (siyasah) adalah menjaga maslahat dan mencegah mudarat. Inilah fondasi etika pemerintahan Islam. Kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa orientasi kesejahteraan kolektif.
Allah SWT berfirman:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Hadis ini menjadi prinsip dasar politik dakwah: manfaat sosial adalah ukuran kemuliaan kepemimpinan. Jabatan tidak dinilai dari lamanya berkuasa, tetapi dari luasnya manfaat yang dihasilkan.
Maslahat umat mencakup: keadilan hukum, perlindungan ekonomi lemah, akses pendidikan dan kesehatan, kebijakan yang menjaga martabat manusia, stabilitas yang adil, bukan represif. Jika kekuasaan tidak melahirkan manfaat nyata, maka ia hanya menjadi struktur tanpa nilai.
Bahaya Politik Tanpa Orientasi Maslahat
Ketika maslahat tidak menjadi tujuan, politik mudah berubah menjadi: kompetisi pejabat, distribusi jabatan, transaksi kepentingan, atau proyek pencitraan.
Rakyat hadir hanya saat pemilu, lalu hilang dari prioritas kebijakan. Anggaran disusun tanpa sensitivitas sosial. Program diluncurkan tanpa keberlanjutan.
Dalam kondisi seperti ini, kemenangan politik tidak identik dengan keberhasilan kenegaraan. Secara prosedural menang, tetapi secara moral gagal.
Politik dakwah justru membalik pendekatan itu: kebijakan harus diuji dari dampaknya bagi rakyat kecil terlebih dahulu.
Maslahat Butuh Keberanian Moral
Mewujudkan maslahat sering menuntut keberanian moral. Tidak semua kebijakan maslahat itu populer. Kadang keputusan yang benar secara nilai justru tidak viral secara opini. Di sinilah pemimpin diuji: mengikuti tekanan atau menjaga prinsip.
Islam mengajarkan bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari kesesuaiannya dengan nilai.
Politik dakwah menuntut pemimpin berani berkata: ini benar meski tidak ramai, ini adil meski tidak menguntungkan kelompok sendiri.
Partai X: Ukuran Politik Bukan Popularitas, Tapi Maslahat
Erick Karya, Ketua Umum Partai X, menegaskan bahwa kegagalan banyak sistem pemerintahan hari ini adalah menjadikan popularitas sebagai ukuran utama, bukan maslahat.
“Politik sebagai dakwah itu menuntut keberanian mengambil kebijakan yang bermanfaat, bukan sekadar yang disukai. Popularitas bisa menipu, maslahat tidak,” ujarnya.
Menurut Erick, orientasi maslahat harus dilembagakan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, bukan hanya menjadi jargon kampanye.
“Kalau kebijakan hanya mengejar tepuk tangan, negara akan sibuk terlihat baik, bukan benar-benar berbuat baik. Maslahat umat harus menjadi parameter utama,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa partai dan pemimpin harus berani mengedepankan program jangka panjang, meski hasilnya tidak instan secara elektoral.
Penutup: Dakwah Kekuasaan adalah Dakwah Manfaat
Politik sebagai dakwah menemukan maknanya ketika kekuasaan menghasilkan manfaat nyata bagi umat. Jabatan menjadi sarana perbaikan sosial. Kebijakan menjadi instrumen keadilan. Program menjadi jalan kesejahteraan.
Politik tidak boleh berhenti pada kemenangan struktural ia harus berlanjut menjadi kemenangan sosial.
Ketika maslahat menjadi tujuan, kekuasaan menjadi ibadah sosial. Dan disitulah politik benar-benar berubah menjadi jalan dakwah.
