muslimx.id– Salah satu ujian paling berat dalam praktik kekuasaan adalah berlaku adil kepada pihak yang tidak disukai. Mudah bersikap adil kepada kawan, sulit bersikap adil kepada lawan. Karena itu, keadilan politik Islam menempatkan keadilan terhadap pihak yang berbeda bahkan berseberangan sebagai ukuran utama kedewasaan iman dan kepemimpinan.
Dalam kekuasaan praktis, standar ganda sering terjadi: kesalahan kawan dimaafkan, kesalahan lawan dibesar-besarkan. Kebijakan yang menguntungkan kelompok sendiri disebut bijak, sementara kebijakan pihak lain disebut salah total. Islam memotong logika ini secara tegas. Keadilan tidak boleh mengikuti selera dan afiliasi.
Perintah Adil Meski kepada yang Dibenci
Al-Qur’an memberikan peringatan yang sangat kuat:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah… dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini adalah fondasi utama keadilan politik Islam. Standar adil tidak berubah karena emosi, konflik, atau perbedaan kubu. Bahkan rasa benci tidak boleh menggeser keadilan.
Ini bukan standar etika biasa ini standar ketakwaan. Artinya, keadilan diuji justru saat ada dorongan kuat untuk tidak adil.
Adil kepada Lawan adalah Tanda Kematangan Moral
Dalam sejarah Islam, banyak contoh pemimpin yang tetap menjaga keadilan kepada pihak yang berseberangan. Peradilan Islam klasik mengenal prinsip bahwa hak hukum tidak hilang karena perbedaan posisi politik atau agama.
Keadilan politik Islam tidak membagi manusia menjadi “yang layak adil” dan “yang tidak layak adil”. Semua mendapatkan hak keadilan yang sama di depan hukum dan kebijakan publik.
Ketika hukum dipakai untuk menghukum lawan dan melindungi kawan, saat itulah keadilan berubah menjadi alat kekuasaan. Dari sinilah lahir kezaliman yang tampak legal tetapi rusak secara moral.
Bahaya Standar Ganda dalam Kekuasaan
Standar ganda adalah pintu masuk kezaliman terstruktur. Ia tidak selalu tampak kasar, tetapi bekerja halus melalui pembenaran kelompok. Pendukung merasa dilindungi, pengkritik merasa ditekan. Lama-kelamaan, kepercayaan publik runtuh.
Rasulullah ﷺ memberi peringatan keras tentang diskriminasi hukum. Ketika ada kasus pencurian dari orang terpandang dan ada upaya meringankan hukumannya, beliau bersabda:
“Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pesan hadis ini jelas: kedekatan tidak menghapus keadilan. Status tidak membatalkan hukum. Dalam keadilan politik Islam, semua setara di hadapan standar hukum dan etika.
Oposisi Bukan Musuh Keadilan
Dalam sistem pemerintahan, pihak yang berbeda atau oposisi sering diperlakukan sebagai ancaman, bukan mitra koreksi. Padahal kritik dan oposisi bisa menjadi alat menjaga keadilan kebijakan.
Keadilan politik Islam tidak menganggap perbedaan sebagai permusuhan otomatis. Justru keberadaan suara berbeda membantu mencegah kesewenang-wenangan. Membungkam lawan secara tidak adil mungkin menguntungkan jangka pendek, tetapi merusak legitimasi jangka panjang.
Adil kepada lawan bukan kelemahan itu kekuatan moral.
Partai X: Keadilan Tidak Boleh Berbasis Kedekatan
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa banyak krisis kepercayaan publik berakar pada praktik keadilan yang selektif. Menurutnya, keadilan politik Islam menuntut keberanian moral untuk memutus perkara tanpa melihat kedekatan politik.
“Masalah terbesar pemerintahan kita bukan kurang aturan, tapi kurang konsistensi keadilan. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan itu tanda rusaknya etika kekuasaan,” ujarnya.
Prayogi menegaskan bahwa pemimpin beriman justru diuji saat harus adil kepada pihak yang tidak ia sukai.
“Adil kepada kawan itu biasa. Adil kepada lawan itu baru ujian iman. Di situlah keadilan pemerintahan Islam benar-benar hidup,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keadilan selektif mungkin menguntungkan secara taktis, tetapi merusak secara strategis karena menghancurkan kepercayaan publik.
Penutup: Keadilan yang Tidak Memilih Pihak
Keadilan politik Islam menuntut standar tunggal tidak berubah karena kedekatan, tekanan, atau kebencian. Ia berdiri di atas nilai, bukan afiliasi. Adil kepada lawan adalah puncak integritas moral dalam kepemimpinan. Ketika keadilan tidak memilih pihak, kepercayaan publik pun menemukan tempatnya.
