muslimx.id– Dalam banyak kasus, kezaliman tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan kasar dan terbuka. Ia bisa lahir dari sistem, prosedur, dan kebijakan yang tampak sah tetapi menghasilkan ketidakadilan. Inilah yang dapat disebut sebagai kezaliman terstruktur ketidakadilan yang dilembagakan. Dalam perspektif keadilan politik Islam, kondisi ini jauh lebih berbahaya karena tampak legal, namun rusak secara moral.
Ketika sistem melindungi ketidakadilan, rakyat sulit mencari koreksi. Semua tampak sesuai aturan, tetapi hasilnya merugikan keadilan publik. Di sinilah Islam tidak hanya menilai bentuk formal kebijakan, tetapi juga dampak etiknya.
Legal Tidak Selalu Adil
Salah satu kekeliruan besar dalam pemerintahan modern adalah menyamakan legalitas dengan keadilan. Selama sebuah kebijakan lolos prosedur, ia dianggap benar. Padahal dalam keadilan politik Islam, benar tidak cukup hanya sah harus adil.
Al-Qur’an berulang kali mengaitkan hukum dengan keadilan, bukan sekadar keputusan formal:
“Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini tidak mengatakan “tetapkan sesuai prosedur”, tetapi “tetapkan dengan adil”. Artinya, keadilan adalah substansi, bukan sekadar bentuk.
Sebuah sistem bisa rapi tetapi menindas. Bisa tertib tetapi timpang. Bisa sah tetapi zalim.
Ketika Ketidakadilan Menjadi Kebijakan
Kezaliman terstruktur terjadi ketika: aturan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak wajar, penegakan hukum tidak setara, akses keadilan hanya tersedia bagi yang kuat, kebijakan publik mengabaikan kelompok lemah.
Dalam kondisi ini, ketidakadilan tidak lagi insidental tetapi sistemik. Ia berulang, meluas, dan sulit dikoreksi karena dilindungi mekanisme formal.
Keadilan politik Islam menolak model kekuasaan seperti ini. Islam tidak hanya mengoreksi pelaku zalim, tetapi juga struktur yang memproduksi kezaliman.
Tanda Sistem yang Tidak Adil
Sistem yang tidak adil biasanya menunjukkan gejala: kritik dianggap gangguan, bukan masukan, pelapor pelanggaran dihukum, pelanggar dilindungi, hukum keras ke bawah, lunak ke atas, kebijakan dibuat tanpa mendengar dampak pada rakyat.
Dalam jangka pendek, sistem seperti ini tampak stabil. Namun dalam jangka panjang, ia menggerogoti legitimasi dan kepercayaan publik. Islam memandang kezaliman sebagai racun sosial yang pasti merusak bangunan masyarakat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Takutlah terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat.” (HR. Muslim)
Kezaliman yang dilakukan individu sudah berat. Kezaliman yang dilakukan sistem jauh lebih luas dampaknya.
Tanggung Jawab Moral Melampaui Kepatuhan Formal
Dalam keadilan politik Islam, pejabat dan pemegang wewenang tidak cukup berlindung di balik aturan. Mereka dituntut memastikan bahwa keputusan mereka adil secara dampak, bukan hanya benar secara dokumen.
Kepatuhan formal tidak membebaskan tanggung jawab moral. Jika sebuah aturan jelas merugikan keadilan publik, maka memperjuangkannya menjadi bagian dari amanah iman.
Islam tidak membentuk birokrat netral nilai, tetapi pemegang amanah yang sadar hisab.
Partai X: Sistem Adil Lebih Penting dari Figur Adil
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai bahwa salah satu bahaya terbesar dalam politik adalah ketika ketidakadilan sudah menjadi pola sistem, bukan sekadar kesalahan personal. Menurutnya, keadilan politik Islam menuntut pembenahan struktur, bukan hanya pergantian orang.
“Kalau sistemnya tidak adil, orang baik pun bisa terjebak membuat keputusan yang tidak adil. Karena itu yang harus dibangun adalah arsitektur keadilan,” ujarnya.
Rinto menekankan bahwa ukuran keberhasilan bukan hanya stabilitas, tetapi keadilan yang dirasakan publik.
“Stabil tapi tidak adil itu rapuh. Adil mungkin tidak selalu nyaman, tapi kuat. Dalam keadilan politik Islam, sistem harus memudahkan keadilan, bukan menghalanginya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa perlindungan terhadap kritik dan koreksi publik adalah salah satu tanda sistem yang sehat.
Penutup: Membongkar Kezaliman yang Tampak Sah
Keadilan politik Islam mengajarkan bahwa kezaliman tidak menjadi benar hanya karena dilegalkan. Ketidakadilan tetap salah meski dibungkus prosedur. Karena itu, politik Islam menuntut keberanian menilai substansi, bukan hanya bentuk.
Sistem yang adil melindungi yang lemah, membatasi yang kuat, dan membuka ruang koreksi. Tanpa itu, kekuasaan mungkin berjalan tetapi keadilan telah berhenti. Dan ketika keadilan berhenti, kerusakan tinggal menunggu waktu.
