muslimx.id– Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan hak istimewa, melainkan amanah yang berat. Ia bukan sekadar mandat administratif, tetapi tanggung jawab moral yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu, keadilan politik Islam memandang jabatan bukan sebagai kehormatan yang harus diperebutkan, tetapi beban yang harus ditunaikan dengan adil.
Ketika kekuasaan dipahami sebagai fasilitas, lahirlah penyalahgunaan. Ketika kekuasaan dipahami sebagai amanah, lahirlah tanggung jawab. Perbedaan cara pandang ini menentukan arah politik: menjadi alat kepentingan atau sarana pengabdian.
Jabatan adalah Amanah, Bukan Kepemilikan
Al-Qur’an menegaskan prinsip amanah sebagai dasar pengelolaan urusan publik:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini sering dibaca dalam konteks harta, tetapi para ulama juga memasukkan kekuasaan dan jabatan sebagai amanah terbesar. Karena melalui jabatan, nasib banyak orang ditentukan.
Dalam keadilan politik Islam, pemimpin bukan pemilik kuasa ia hanya pemegang titipan. Ia tidak berhak menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Setiap keputusan publik harus kembali kepada ukuran keadilan sosial.
Hisab Kepemimpinan Lebih Berat dari Rakyat Biasa
Rasulullah ﷺ memberi peringatan keras tentang beratnya tanggung jawab pemimpin:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini memperluas makna kepemimpinan dari skala kecil hingga negara. Semakin luas dampak kepemimpinan, semakin besar hisabnya. Dalam keadilan politik Islam, jabatan bukan sekadar kontrak politik lima tahunan, tetapi kontrak moral hingga hari kiamat.
Karena itu, pemimpin tidak cukup dinilai dari keberhasilan program, tetapi dari keadilan dampaknya: apakah kebijakan melindungi yang lemah, atau justru membebani mereka.
Keadilan sebagai Bentuk Pengabdian Sosial
Keadilan dalam politik bukan hanya urusan pengadilan dan hukum, tetapi seluruh kebijakan publik: anggaran, pelayanan, regulasi, dan prioritas pembangunan. Semua itu adalah arena keadilan.
Keadilan politik Islam menuntut keberpihakan kepada kemaslahatan umum, bukan tekanan kelompok kuat. Pemimpin yang adil berani mengambil keputusan yang benar meski tidak populer, selama itu melindungi kepentingan rakyat luas.
Dalam tradisi Islam, pemimpin adil mendapat kedudukan istimewa. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa salah satu golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil (HR. Bukhari dan Muslim).
Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam kekuasaan adalah ibadah sosial tingkat tinggi.
Bahaya Politik Tanpa Rasa Tanggung Jawab
Ketika jabatan dipandang sekadar hasil kompetisi kekuasaan, rasa amanah memudar. Kekuasaan dipakai untuk balas jasa, membagi pengaruh, dan mengamankan posisi. Dalam kondisi ini, keadilan menjadi korban pertama.
Gejalanya tampak dalam: konflik kepentingan, kebijakan yang bias para penguasa, perlindungan terhadap pelanggaran kawan, pengabaian suara rakyat.
Keadilan politik Islam menolak model kekuasaan tanpa tanggung jawab moral. Setiap kebijakan adalah kesaksian akan membela atau memberatkan pemimpinnya di akhirat.
Partai X: Amanah Kekuasaan Harus Diikat Sistem
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai bahwa amanah kekuasaan tidak cukup dijaga oleh moral pribadi, tetapi harus diperkuat oleh sistem yang adil dan transparan. Menurutnya, keadilan politik Islam relevan sebagai fondasi etika kelembagaan.
“Amanah itu tidak boleh hanya jadi nasihat moral. Ia harus diterjemahkan menjadi sistem pengawasan, transparansi, dan mekanisme koreksi,” ujarnya.
Rinto menekankan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi cenderung menyimpang, bahkan jika dipegang orang baik.
“Dalam keadilan politik Islam, pemimpin bukan hanya harus baik, tapi juga harus bisa dikoreksi. Karena amanah publik itu terlalu besar untuk diserahkan tanpa kontrol,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa budaya politik amanah harus dibangun sejak pendidikan kader, bukan hanya saat sudah menjabat.
Penutup: Kekuasaan sebagai Ladang Hisab
Keadilan politik Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah ladang hisab, bukan panggung kemuliaan. Jabatan adalah amanah sosial yang menuntut keadilan nyata. Semakin besar kuasa, semakin besar tanggung jawabnya.
Pemimpin yang adil tidak hanya membangun program ia menjaga kepercayaan. Dan kepercayaan publik tidak lahir dari kekuatan, tetapi dari keadilan yang dirasakan. Di situlah kekuasaan berubah menjadi ibadah pengabdian.
