muslimx.id – Efisiensi anggaran negara dalam perspektif Islam tidak berhenti pada penghematan dan ketepatan belanja, tetapi harus bermuara pada keadilan sosial. Anggaran publik bukan sekadar alat menjalankan program, melainkan instrumen menghadirkan keadilan bagi masyarakat luas, terutama kelompok yang paling lemah.
Karena itu, efisiensi tidak boleh dipahami sempit sebagai pemangkasan biaya. Efisiensi anggaran negara adalah bagaimana setiap belanja benar-benar memberi dampak sosial yang nyata. Jika anggaran dihemat tetapi layanan publik memburuk, maka itu bukan efisiensi, melainkan kelalaian kebijakan.
Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama kekuasaan. Pengelolaan sumber daya publik harus mengarah pada pemerataan manfaat dan perlindungan yang lemah.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…” (QS. An-Nahl: 90)
Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus ditimbang dengan ukuran keadilan, bukan sekadar kepatuhan prosedur.
Pemborosan Anggaran adalah Ketidakadilan Terselubung
Pemborosan anggaran negara sering terlihat sebagai masalah administratif, padahal dampaknya bersifat sosial. Anggaran yang habis untuk program tidak prioritas, proyek prestise, dan belanja seremonial berarti mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan dasar rakyat.
Di titik ini, pemborosan berubah menjadi ketidakadilan terselubung. Rakyat tidak selalu melihat angka anggaran, tetapi merasakan akibatnya: layanan terbatas, bantuan tertunda, fasilitas minim.
Efisiensi anggaran negara karena itu harus dikaitkan langsung dengan keadilan distribusi manfaat. Semakin tepat guna anggaran, semakin besar peluang keadilan sosial terwujud.
Al-Qur’an mengingatkan prinsip tanggung jawab sosial harta:
“… supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini memberi arah bahwa pengelolaan sumber daya harus mencegah ketimpangan.
Efisiensi dan Keberpihakan pada yang Lemah
Dalam pemerintahan Islam, ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya stabilitas angka, tetapi perlindungan terhadap yang lemah. Efisiensi anggaran negara harus memastikan bahwa kelompok rentan tidak menjadi korban penghematan yang salah arah.
Pemotongan anggaran boleh dilakukan pada pos yang tidak produktif, tetapi tidak pada layanan dasar masyarakat. Di sinilah diperlukan keberanian moral dalam menetapkan prioritas.
Efisiensi yang benar memperkecil pemborosan elite, bukan mempersempit hak rakyat.
Partai X: Efisiensi Harus Diukur dari Dampak Sosial
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai bahwa efisiensi anggaran negara harus diukur dari dampak sosialnya, bukan hanya dari kerapian laporan keuangan.
Menurutnya, banyak kebijakan penghematan terlihat baik secara angka, tetapi tidak sensitif terhadap dampak sosial di lapangan.
“Efisiensi tidak boleh berhenti pada pengurangan biaya. Ia harus diukur dari sejauh mana anggaran yang dibelanjakan benar-benar memperbaiki kondisi rakyat. Kalau hemat tapi tidak adil, itu bukan efisiensi yang benar,” ujar Rinto.
Ia menekankan bahwa orientasi utama anggaran negara harus tetap pada kesejahteraan publik. Efisiensi tanpa keberpihakan hanya akan menghasilkan negara yang rapi di laporan, tetapi timpang di kenyataan.
Penutup: Efisiensi sebagai Jalan Menuju Keadilan
Efisiensi anggaran negara dalam perspektif Islam adalah jalan menuju keadilan sosial. Ia menuntut ketepatan guna, keberanian menetapkan prioritas, dan komitmen pada maslahat umat.
Anggaran publik adalah amanah kolektif. Mengelolanya secara efisien berarti menjaga hak rakyat. Menghamburkannya berarti mengurangi keadilan mereka.
Ketika efisiensi dijalankan dengan orientasi keadilan, kebijakan fiskal berubah menjadi ibadah sosial. Dari sanalah negara tidak hanya hemat, tetapi juga adil dan itulah tujuan utama politik dalam nilai Islam.
