muslimx.id — Banyak orang mengejar jabatan karena melihat fasilitasnya, bukan tanggung jawabnya. Padahal dalam ajaran Islam, jabatan bukan ruang kenyamanan, melainkan ruang pengabdian. Prinsip dasarnya jelas: pemimpin adalah pelayan, bukan pihak yang menuntut pelayanan.
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah publik. Ia bukan hak milik pribadi, tetapi titipan yang harus digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Karena itu, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tuntutan pelayanannya.
Rasulullah ﷺ tidak pernah menggambarkan kepemimpinan sebagai kehormatan duniawi, tetapi sebagai beban moral.
“Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajibannya.” (HR. Muslim)
Hadis ini menjadi peringatan tegas: jabatan bukan hadiah tetapi ujian.
Amanah Lebih Besar dari Fasilitas
Ketika jabatan dipandang sebagai fasilitas, orientasi pemimpin bergeser menjadi proteksi diri dan kenyamanan pribadi. Namun ketika jabatan dipandang sebagai amanah, orientasi berubah menjadi pelayanan dan tanggung jawab.
Al-Qur’an menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Amanah kepemimpinan berarti: mengutamakan kepentingan publik, menghindari konflik kepentingan, tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, dan harus mempermudah urusan masyarakat. Dalam logika amanah, fasilitas hanyalah alat kerja bukan tujuan jabatan.
Nabi Menolak Ambisi Jabatan
Menariknya, Rasulullah ﷺ justru memperingatkan orang yang ambisius mengejar jabatan. Dalam banyak riwayat, beliau tidak menyerahkan kepemimpinan kepada mereka yang memintanya karena dorongan ambisi pribadi.
Beliau bersabda:
“Kami tidak menyerahkan jabatan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi terhadapnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Mengapa? Karena ambisi jabatan sering membuat orang lupa bahwa pemimpin adalah pelayan. Ia datang untuk memberi, bukan mengambil. Pemimpin yang benar biasanya lebih siap memikul beban daripada menikmati kedudukan.
Pelayanan sebagai Ukuran Legitimasi
Dalam kepemimpinan Islam, legitimasi moral tidak dibangun oleh pencitraan, tetapi oleh pelayanan nyata. Rakyat menilai pemimpin bukan dari slogan, tetapi dari kemudahan yang mereka rasakan.
Khalifah Umar bin Khattab r.a. memberi teladan kuat. Ia berkeliling malam memeriksa kondisi rakyat, memikul sendiri karung gandum untuk keluarga miskin. Ia tidak memerintah dari jauh ia melayani dari dekat.
Model ini menunjukkan bahwa pelayanan bukan aktivitas tambahan tetapi inti kepemimpinan.
Partai X: Menanggapi Krisis Kepemimpinan
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa salah satu sumber krisis kepemimpinan adalah salah niat dalam memandang jabatan.
“Masalah muncul ketika jabatan dilihat sebagai fasilitas, bukan amanah. Padahal dalam etika kepemimpinan Islam, pemimpin adalah pelayan kepentingan publik,” ujarnya.
Menurut Prayogi, orientasi pelayanan harus menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pemimpin.
“Pemimpin yang layak dipercaya bukan yang paling banyak menerima fasilitas, tetapi paling banyak memberi kemudahan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa transparansi dan kemudahan akses publik adalah tanda kepemimpinan yang melayani. Kalau rakyat makin sulit menjangkau pemimpinnya, biasanya orientasi pelayanannya sudah melemah.
Penutup: Jabatan yang Dicari atau Amanah yang Ditunaikan
Islam tidak melarang jabatan tetapi meluruskan niat dan orientasinya. Jabatan bukan tempat menikmati keistimewaan, tetapi ruang menunaikan amanah pelayanan.
Pemimpin adalah pelayan. Ia hadir untuk memudahkan, bukan menyulitkan, dan diberi wewenang untuk menolong, bukan mengambil peluang.
Jika jabatan mendekatkan pemimpin pada penderitaan rakyat itu amanah, tapi jika jabatan justru menjauhkannya itu tanda bahaya.
Pada akhirnya, kehormatan pemimpin bukan pada kursinya, tetapi pada pelayanan yang ia tunaikan.
