muslimx.id — Dalam perbincangan publik, krisis pemimpin berkualitas sering dipahami sebatas kurangnya figur cerdas atau minimnya pengalaman birokrasi. Padahal dalam perspektif Islam, akar persoalannya lebih dalam: hilangnya kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah yang berat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar posisi struktural, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual.
Jabatan Bukan Ambisi, Melainkan Amanah
Rasulullah ﷺ pernah menolak permintaan sahabat yang meminta jabatan. Beliau bersabda:
“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan. Jika jabatan diberikan karena engkau memintanya, maka engkau akan diserahkan kepadanya. Namun jika diberikan tanpa engkau memintanya, engkau akan dibantu (oleh Allah) dalam menjalaninya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemimpinan tidak dibangun atas ambisi pribadi, tetapi atas kesiapan dan kapasitas.
Ketika jabatan dikejar sebagai simbol kekuasaan, maka integritas mudah tergerus. Di sinilah krisis pemimpin berkualitas bermula ketika orientasi berubah dari amanah menjadi ambisi.
Hilangnya Dimensi Akhlak dalam Politik
Islam menempatkan akhlak sebagai inti seluruh amal, termasuk dalam pemerintahan. Pemimpin yang cerdas tanpa akhlak bisa menjadi manipulatif. Pemimpin yang berpengalaman tanpa integritas bisa menyalahgunakan kewenangan.
Kualitas kepemimpinan dalam Islam diukur dari: keadilan, kejujuran, keberanian menegakkan kebenaran, kemampuan menjaga amanah.
Jika sistem pemerintahan tidak memberi ruang pembinaan akhlak, maka kepemimpinan hanya menjadi arena kompetisi kekuasaan.
Krisis Sistemik, Bukan Sekadar Personal
Krisis pemimpin berkualitas tidak semata-mata kesalahan individu. Ia lahir dari sistem yang kurang menekankan pendidikan karakter, kaderisasi nilai, dan seleksi berbasis integritas.
Tanpa sistem yang menanamkan nilai amanah sejak dini, jabatan mudah dipersepsikan sebagai fasilitas, bukan pelayanan.
Partai X: Menanggapi Krisis Pemimpin Berkualitas
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa persoalan kepemimpinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari lemahnya fondasi nilai dalam proses kaderisasi.
“Kita sering membicarakan kapasitas teknokratis, tetapi lupa bahwa kepemimpinan juga soal karakter. Tanpa integritas, kapasitas bisa disalahgunakan,” ujarnya.
Menurut Prayogi, krisis pemimpin berkualitas harus dijawab dengan reformasi sistem pembinaan yang menempatkan etika dan amanah sebagai inti pendidikan politik.
“Negara membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu membuat kebijakan, tetapi juga mampu menjaga moralitas kekuasaan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa membangun pemimpin berkualitas adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan keseriusan institusi politik dan pendidikan.
Penutup: Mengembalikan Kepemimpinan pada Nilai Amanah
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah ujian. Kekuasaan bukan kemuliaan otomatis, tetapi tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Mengatasi krisis pemimpin berkualitas berarti mengembalikan orientasi pemerintahan pada nilai amanah, keadilan, dan akhlak. Karena pemimpin sejati bukan yang paling kuat memegang kuasa, tetapi yang paling takut menyalahgunakannya.
Dan bangsa yang besar lahir dari kepemimpinan yang sadar bahwa setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
