muslimx.id – Kunjungan resmi Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, ke Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan penting dalam dunia diplomasi. Hubungan bilateral Indonesia–Australia kembali diperkuat, terutama dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan kerja sama strategis. Di tengah dinamika global yang terus bergerak, Indonesia kini berada dalam posisi krusial, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang memiliki potensi besar sebagai penengah dan jembatan peradaban dunia.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru, publik mulai menaruh harapan besar terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, sebagai negara dengan dasar Pancasila dan mayoritas rakyat beragama Islam, sudah sepatutnya setiap langkah diplomasi tidak hanya dilandaskan pada kepentingan kelompok dan ekonomi, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai etika dan spiritual Islam, seperti keadilan, perdamaian, dan saling menghormati antarbangsa.
Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin membawa ajaran universal yang menekankan prinsip perdamaian, toleransi, dan keadilan dalam interaksi antarbangsa. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…” (QS. An-Nahl: 90)
Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah dasar dalam segala urusan, termasuk hubungan internasional. Diplomasi luar negeri dalam pandangan Islam bukanlah soal kekuasaan dan pengaruh semata, tetapi lebih pada bagaimana membangun hubungan yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan nilai moral dan kedaulatan bangsa.
Dalam konteks kunjungan Australia, kebijakan luar negeri Indonesia harus mampu menjaga prinsip saling menghormati dan tidak tunduk pada kepentingan kekuatan asing. Sebaliknya, Indonesia perlu menjadi contoh negara Muslim yang menjunjung tinggi nilai perdamaian global sambil tetap teguh menjaga kehormatannya.
Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah besar. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah. Dalam Al-Qur’an ditegaskan:
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.” (QS. An-Nur: 55)
Kedaulatan adalah bagian dari karunia yang wajib dijaga. Dalam praktiknya, hubungan luar negeri harus disusun secara strategis, bukan dengan menjual pengaruh, tetapi dengan memperkuat posisi bangsa sebagai pihak yang bermartabat. Kerja sama internasional boleh dibangun sejauh tidak menggerus nilai-nilai dasar negara dan umat.
Dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia sesungguhnya memiliki peran vital dalam meredam ketegangan global yang melibatkan dunia Islam. Dari konflik kemanusiaan di Palestina hingga tensi diplomatik antara negara-negara Muslim, Indonesia diharapkan mampu mengambil peran sebagai juru damai yang netral dan adil.
Islam sendiri mengajarkan pentingnya mediasi dan mendamaikan dua pihak yang berselisih, sebagaimana firman Allah:
“Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya.” (QS. Al-Hujurat: 9)
Nilai-nilai ini seharusnya mewarnai pemerintahan luar negeri Indonesia: menjadi penengah, bukan pengikut; menjadi penggerak perdamaian, bukan alat kekuatan asing.
Kepemimpinan Presiden Prabowo membuka babak baru bagi arah pemerintahan luar negeri Indonesia. Harapan umat, khususnya umat Islam, adalah agar kebijakan diplomatik Indonesia tidak sekadar rasional dan pragmatis, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai spiritual dan moral.
Dengan berpijak pada ajaran Islam yang luhur, keadilan, amanah, perdamaian, dan tanggung jawab global. Indonesia bukan hanya akan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga sebagai teladan moral dalam percaturan dunia. Jika diplomasi dibangun di atas akhlak, maka dunia akan melihat bahwa Indonesia bukan hanya kuat, tetapi juga bermartabat.
