muslimx.id – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyatakan kesiapannya memberikan klarifikasi kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek sepanjang 2019–2022. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum.
Namun, klarifikasi ini menuai tanggapan kritis. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyebutkan adanya indikasi pemufakatan jahat dalam pengalihan sistem operasi dari Windows ke Chrome OS. Kajian awal menunjukkan sistem Windows lebih cocok, namun perubahan dokumen teknis justru mengarahkan pengadaan ke Chromebook.
Proyek ini menghabiskan hampir Rp10 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Siap Pakai (DSP), namun hasil uji coba menunjukkan efektivitas rendah. Banyak sekolah melaporkan keterbatasan fungsi dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pembelajaran di lapangan.
Partai X: Inovasi Gagal Tak Bisa Disembunyikan di Balik Slide Presentasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai respons Nadiem belum menyentuh substansi kegagalan kebijakan. “Ini bukan soal niat baik. Ini soal akuntabilitas. Negara tak bisa membiarkan uang rakyat dibakar hanya untuk proyek pencitraan,” tegasnya.
Menurutnya, proyek digitalisasi pendidikan tidak boleh dijadikan eksperimen semu yang meniru model startup tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan. “Negara bukan laboratorium aplikasi. Rakyat bukan pengguna beta,” sindir Prayogi.
Ia menambahkan, proyek ini gagal karena tak berbasis partisipasi. Guru, siswa, dan sekolah tidak dilibatkan sejak awal. Semua dipaksakan dalam desain kebijakan top-down, lalu dibungkus dengan narasi ‘inovasi pendidikan’.
Pendidikan dalam Pandangan Islam: Amanah, Bukan Ladang Eksperimen
Dalam Islam, pendidikan adalah fardhu kifayah dan pilar utama dalam membangun masyarakat beradab. Negara wajib menyediakan pendidikan yang bermanfaat, adil, dan sesuai dengan kondisi umat. Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya.” (HR. al-Baihaqi)
Kebijakan pendidikan yang terburu-buru, tidak tepat sasaran, dan tanpa hasil, merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah ilmu dan publik. Islam menegaskan bahwa setiap penggunaan harta publik harus disertai tanggung jawab dunia dan akhirat.
Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Mengalihkan sistem operasi secara sepihak demi kepentingan vendor tertentu bisa tergolong tadlis (penyesatan informasi) dan ghulul (penggelapan amanah), yang keduanya dikecam dalam syariat.
Solusi Islami dan Rasional: Partisipasi Umat, Audit, dan Keadilan Sistemik
Partai X mengusulkan reformasi sistem pengadaan pendidikan yang sejalan dengan prinsip syura (musyawarah), hisbah (pengawasan), dan istishlah (kemaslahatan umat). Beberapa langkah konkret:
- Audit forensik menyeluruh terhadap proyek Chromebook dan vendor terkait.
- Reformasi sistem pengadaan dari berbasis proyek ke berbasis kebutuhan nyata sekolah.
- Desain partisipatif yang melibatkan guru, siswa, dan ahli pendidikan sejak tahap awal kebijakan.
- Pendidikan akhlak bagi pengambil kebijakan, agar tak terjebak pada gimmick teknologi tanpa manfaat.
Melalui Sekolah Negarawan, X-Institute menanamkan kesadaran bahwa inovasi harus berpijak pada keadilan dan manfaat umat. Bukan sekadar mengejar kesan modern tanpa daya guna.
Jangan Jadikan Pendidikan Korban Ambisi Digital
Partai X menegaskan bahwa proyek Chromebook adalah cerminan kegagalan tata kelola yang mengedepankan narasi daripada dampak. Klarifikasi dari Nadiem penting, namun yang lebih penting adalah evaluasi menyeluruh dan perubahan paradigma.
Dalam Islam, pemimpin akan ditanya atas kebijakan yang ia keluarkan. Pendidikan bukan ruang bebas bereksperimen, tapi amanah agung untuk mencerdaskan umat. Inovasi tanpa manfaat adalah fitnah teknologi yang menipu rakyat.
