muslimx.id– Isu politik Islam di Indonesia tidak pernah kehilangan tensi. Namun, dalam banyak peristiwa, ia justru dikerdilkan oleh stigma dan manipulasi wacana. Gagasan Islam yang sejatinya mendorong keadilan sosial dan persatuan kerap dituduh sebagai ancaman bagi pluralisme dan demokrasi. Akibatnya, suara rakyat justru dijauhkan dari pusat kekuasaan. Hal ini bukan hanya persoalan representasi agama, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai dasar kebangsaan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Partai X menilai bahwa kebijakan negara saat ini banyak yang berjarak dari prinsip dasar yang menjunjung tinggi amanah, musyawarah, dan keadilan. Politik Islam bukan semata-mata urusan identitas atau syariat simbolik. Ia adalah cara berpikir dan bertindak untuk memastikan kekuasaan dikelola secara transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat bukan oligarki atau elit kekuasaan.
Prinsip Partai X: Reaktualisasi Politik Islam untuk Keadilan
Dalam dokumen prinsipnya, Partai X menegaskan bahwa politik adalah perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pandangan ini selaras dengan nilai-nilai utama dalam politik Islam, di mana kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana mewujudkan maslahat bagi umat.
Partai X juga menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh rakyat seluruhnya, bukan entitas yang berdiri di atas rakyat.
Analogi “negara sebagai bus, rakyat sebagai pemilik, dan pemerintah sebagai sopir” menegaskan posisi rakyat sebagai penentu arah negara. Ini juga menjadi kritik atas praktik kekuasaan yang menjadikan pemerintah seolah-olah pemilik negara, sebuah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan nilai Islam itu sendiri.
Ketika Politik Islam Dijadikan Alat atau Musuh
Dalam praktiknya, politik Islam sering kali dipolitisasi. Ketika dibutuhkan untuk mendulang suara, jargon Islam dimobilisasi. Namun setelah pemilu, malah ditinggalkan, bahkan dituduh sebagai anti-nasional jika menyuarakan kritik. Ketika kelompok Islam menyuarakan keadilan ekonomi atau perlawanan terhadap korupsi, mereka dicurigai sebagai radikal atau pengganggu stabilitas.
Partai X menyoroti bahwa penyempitan makna politik Islam ini menghambat terwujudnya sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik Islam tidak boleh direduksi menjadi alat elektoral atau simbol identitas semata. Ia harus direstorasi sebagai bagian dari perjuangan etik, moral, dan sistemik untuk membangun negara yang amanah.
Solusi Partai X: Pendidikan Politik dan Negarawan Digital
Sebagai bagian dari upaya penyembuhan bangsa, Partai X menawarkan pendekatan struktural dan ideologis. Pertama, pembentukan Sekolah Negarawan sebagai pusat pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip Islam. Sekolah ini bertujuan mencetak pemimpin bermental negarawan bijak, adil, dan mampu menjalankan amanah kekuasaan secara ilmiah dan bermartabat.
Kedua, pembaruan sistem pemerintahan agar terjadi pemisahan tegas antara negara dan pemerintah, sesuai dengan prinsip bahwa pemerintah hanyalah pelaksana kehendak rakyat. Politik Islam harus menjadi bagian dari musyawarah kebangsaan, bukan dikungkung oleh ketakutan fiktif akan disintegrasi.
Ketiga, Partai X mendorong reformasi hukum dan birokrasi melalui sistem kepakaran (expert system) dan platform digital cerdas. Ini penting agar prinsip keadilan dalam Islam yang menuntut kompetensi dan integritas bisa diwujudkan dalam tata kelola negara yang modern dan manusiawi.
Penutup: Ini Solusi, Bukan Ancaman
Politik Islam bukan barang asing dalam sejarah Indonesia. Ia telah menjadi bagian dari fondasi kemerdekaan bangsa ini. Dalam politik Islam yang substantif, tidak ada ruang bagi kediktatoran, oligarki, atau penyalahgunaan wewenang. Yang ada adalah spirit amanah, keadilan, dan pelayanan untuk rakyat.
Partai X mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak terjebak dalam dikotomi palsu antara Islam dan kebangsaan. Dalam pandangan Partai X, adalah pilar keadilan, bukan ancaman demokrasi.
