muslimx.id – Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar AS menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah. Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, rakyat Indonesia lagi-lagi harus menanggung beban mahalnya bahan pokok, transportasi, dan energi.
Namun bagi umat Islam, pertanyaannya lebih dalam: apakah negara telah menjalankan amanahnya dalam mengelola ekonomi secara adil dan mandiri, sebagaimana dituntut syariat
Krisis Ekonomi Berulang: Cermin Ketidakberdayaan Sistemis
Partai X, melalui Direktur X-Institute Prayogi R Saputra, menyoroti bahwa tiap kali krisis global muncul, rakyat Indonesia jadi korban paling pertama. Harga naik, daya beli turun, tapi upah tetap stagnan. Dan ini terus berulang.
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka) yang dalam kekuasaanmu; Allah menjadikan harta itu sebagai pokok kehidupan.”
(QS. An-Nisa: 5)
Dalam Islam, harta dan sumber daya adalah amanah yang harus diatur untuk kemaslahatan umat. Ketergantungan Indonesia terhadap dolar dan impor energi menunjukkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi nasional yang tidak berdaulat.
Hantu Dolar: Ketika Negara Tak Berani Melindungi
Setiap kali dolar naik, harga minyak melonjak. Tapi pertanyaannya: mengapa Indonesia yang kaya sumber daya justru bergantung pada impor? Di mana investasi strategis jangka panjang untuk melindungi dapur rakyat?
“Barang siapa yang tidak menunaikan amanah, maka tidak ada iman padanya. Dan barang siapa yang tidak menepati janji, maka tidak ada agama padanya.” (HR. Ahmad)
Dalam Islam, negara yang membiarkan rakyat terombang-ambing oleh fluktuasi global tanpa perlindungan, adalah negara yang telah gagal menunaikan amanah kekuasaan.
Negara dalam Islam: Melindungi, Melayani, dan Mengatur
Partai X menegaskan bahwa fungsi negara menurut syariat adalah:
- Hifz al-Mal (menjaga kesejahteraan ekonomi umat)
- Hifz an-Nafs (melindungi kehidupan rakyat dari kelaparan dan kemiskinan)
- Hifz al-Maslaha (mengelola kemaslahatan publik di atas kepentingan segelintir kelompok)
“Imam (penguasa) adalah pemelihara dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Solusi Ekonomi Islam ala Partai X: Bukan Reaktif, Tapi Berdaulat
Partai X mengajukan solusi nyata berdasarkan prinsip keadilan sosial dan ekonomi syariah, bukan ketergantungan pada sistem global kapitalistik:
- Bangun kilang nasional (refinery) agar tak lagi mengimpor BBM mentah.
- Susun kebijakan fiskal yang melindungi UMKM dan sektor produktif rakyat, bukan tunduk pada korporasi asing.
- Dirikan Bank Energi Rakyat yang fokus pada transisi energi di desa berbasis wakaf, zakat, dan pembiayaan syariah.
- Perkuat cadangan devisa melalui diversifikasi ekonomi lokal, bukan utang luar negeri.
- Luncurkan Sekolah Ekonomi Rakyat berbasis syariah untuk melahirkan generasi pemimpin yang paham tata kelola keuangan umat.
Islam Melarang Membiarkan Rakyat Menderita
Jika harga-harga naik tapi gaji tetap, itu bukan sekadar isu ekonomi, itu adalah bentuk kezaliman terselubung yang dilarang keras dalam Islam.
“Barangsiapa yang mengambil hak orang lain dengan sumpah palsu, maka Allah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga atasnya.” (HR. Muslim)
Ketika pemerintah membiarkan harga naik tanpa solusi struktural, saat itulah kepercayaan umat pun runtuh. Karena rakyat butuh perlindungan, bukan alasan.
Ekonomi Syariah Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban
Dalam Islam, keadilan ekonomi bukan jargon kekuasaan, tapi bagian dari ibadah. Negara wajib mengatur distribusi kekayaan, menjaga kestabilan harga, dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan pasar global.
“Dan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Partai X hadir untuk mengingatkan: jika tiap krisis membuat rakyat menderita, maka sudah waktunya kita membangun ekonomi yang berakar pada keadilan ilahiyah, bukan spekulasi duniawi.
