muslimx.id – Gagasan menjadikan Desa Wisata sebagai pusat ekonomi kerakyatan kembali mencuat dalam peluncuran Kampung Kauman Heritage di Banyumas, Jawa Tengah. Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyatakan optimisme bahwa wisata desa dapat menggerakkan UMKM lokal seperti ecoprint, umah kerupuk, hingga jamu tradisional. Namun di balik semangat itu, kritik tajam datang dari berbagai kalangan, termasuk dari Partai X yang menilai pembangunan lebih banyak seremonial daripada menyelesaikan masalah struktural.
“Pemerintah ingin desa jadi pusat ekonomi, tapi akses jalan rusak dan transportasi publik minim,” tegas Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X.
Dalam Islam, pemimpin adalah ra’in (penanggung jawab) dan mas’ul (yang akan dimintai pertanggungjawaban) atas kondisi umat. Menjadikan desa sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi tanpa mempersiapkan infrastruktur yang layak, sama saja dengan menyerahkan beban tanpa bekal. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Partai X menilai pemerintah terlalu sibuk membangun narasi “desa bangkit”, padahal banyak desa wisata masih sulit diakses karena jalan rusak, tidak ada angkutan umum, dan sinyal internet lemah. Dalam Islam, maslahah (kesejahteraan umum) tidak boleh ditukar dengan pencitraan pejabat.
“Jangan jadikan desa tempat menggantung harapan ekonomi, kalau akses dan perlindungannya masih nihil,” tegas Rinto.
Dalam prinsip pembangunan Islam, kebutuhan dasar seperti infrastruktur, sanitasi, dan distribusi ekonomi harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum bicara soal branding, pariwisata, dan investasi. Negara wajib hadir sebagai penjamin kesejahteraan (junnah), bukan hanya sebagai fasilitator pasar.
Pembangunan dalam Islam menuntut kesungguhan dan keadilan. Islam menolak pendekatan “sudah diresmikan berarti sudah sukses”. Desa bukan ladang proyek musiman, tapi amanah jangka panjang yang menuntut negara untuk memastikan rakyat benar-benar merasakan hasilnya.
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Jangan jadikan desa wisata hanya panggung pencitraan, sementara rakyatnya terjebak di jalan rusak, tanpa pasar yang adil. Islam mengingatkan: membangun negeri harus adil, menyeluruh, dan berpihak pada yang lemah, bukan hanya pada yang mendatangkan keuntungan cepat.
