muslimx.id – Dalam sebuah audiensi di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan CEO ExxonMobil Indonesia, Wade Floyd, guna membahas kerja sama strategis dalam bidang transisi energi dan penguatan ekonomi rendah karbon. Pertemuan ini dianggap penting dalam menjaga ketahanan energi nasional dan upaya Indonesia menuju dekarbonisasi.
Namun, Partai X menyoroti ketimpangan yang terjadi antara narasi transisi energi dengan realitas kehidupan rakyat kecil. Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan:
“Transisi energi ini jangan hanya bicara karbon dan investor. Di desa-desa, rakyat masih gelap gulita dan beli gas dengan harga tinggi. Kalau rakyat belum merasakan manfaat energi, lalu siapa sebenarnya yang dilayani oleh kebijakan ini?”
Energi Adalah Hak Rakyat, Bukan Komoditas Pejabat
Partai X memandang energi sebagai hak dasar rakyat, bukan sekadar angka dalam proyek global. Dalam Islam, kebutuhan pokok rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah dan bagian dari amanah yang harus ditunaikan.
Allah SWT berfirman:
“Dan hendaklah kamu memberikan kepada kerabat, orang miskin, dan musafir hak mereka. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mengharap keridhaan Allah.” (Q.S. Al-Baqarah: 273)
Ayat ini menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap energi adalah bagian dari ibadah sosial yang tidak boleh ditawar atau diserahkan kepada logika pasar semata.
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab penguasa adalah memelihara umat, bukan menjaga portofolio investor. Ketika rakyat miskin energi tapi pejabat sibuk memamerkan target net-zero, maka ada amanah yang tercecer dan akan dipertanyakan di hadapan Tuhan.
Solusi dari Partai X: Audit Sosial & Kepemimpinan Berakhlak
Sebagai jalan keluar, Partai X mengusulkan audit sosial dan evaluasi manfaat langsung dari seluruh proyek transisi energi. Kebijakan energi harus transparan dan melibatkan masyarakat, khususnya komunitas terdampak di daerah terpencil.
Lewat Sekolah Negarawan, Partai X berkomitmen mendidik pemimpin yang tidak hanya mahir teknis, tapi juga memiliki akhlak dan amanah sosial. Karena energi adalah bagian dari rizki umat, maka pengelolaannya wajib berdasarkan prinsip keadilan, distribusi merata, dan keberpihakan kepada yang lemah.
Penutup: Transisi Energi Jangan Gagal Menjadi Ibadah
Transisi energi seharusnya menjadi ibadah kekuasaan yang mengangkat derajat rakyat, bukan sekadar program ambisius yang memperkaya segelintir kelompok.
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Ma’idah: 2)
Partai X menyerukan: Jangan biarkan transisi energi menjadi slogan tanpa makna. Pastikan energi hadir sebagai rahmat, bukan hanya sebagai komoditas. Karena pada akhirnya, kesejahteraan rakyat adalah ukuran utama dari keberhasilan kebijakan.
