muslimx.id — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan anggaran sebesar Rp3,984 triliun untuk tahun 2026. Anggaran ini rencananya akan mendanai 255 kegiatan strategis, termasuk penyelenggaraan pameran industri internasional INNOPROM di Rusia senilai Rp300 miliar.
Kemajuan industri tidak bisa diukur hanya dari jumlah investasi atau seberapa glamor panggung internasional yang berhasil diikuti. Kemajuan sejati adalah ketika ekonomi membebaskan rakyat kecil dari beban struktur yang menindas.
Ketika anggaran besar digelontorkan ke sektor industri besar, tapi pelaku usaha mikro tetap terpinggirkan, maka negara sedang mempertontonkan ketimpangan secara terang-terangan.
Partai X: Negara Pamer ke Dunia, Tapi Tak Melihat Pasar Sendiri
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menyebut bahwa pendekatan industri pemerintah terlalu top-down, berorientasi pada angka dan pencitraan global. “Negara sibuk tampil di panggung dunia, tapi lupa melihat rakyat kecil yang berjuang sendirian di pasar lokal,” ujarnya.
Padahal hukum dalam Islam, pemberdayaan ekonomi umat dapat dikatakan fardhu kifayah. Negara berkewajiban mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan inklusif. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR. Thabrani)
Maka, pembangunan industri tidak boleh meninggalkan UMKM yang justru menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
UMKM Tercekat Sistem, Birokrasi Tak Ramah Rakyat
Realita di lapangan menunjukkan UMKM masih kesulitan mengakses permodalan, distribusi bahan baku, dan pengembangan produk. Ketika industri besar difasilitasi dengan restrukturisasi alat, akses pasar global, dan pendidikan vokasi, pelaku usaha mikro justru terhimpit oleh birokrasi dan regulasi yang rumit.
“Agar harta itu tidak beredar hanya di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Islam menolak sistem ekonomi yang memperkaya segelintir oknum, sementara jutaan pelaku ekonomi kecil tak punya posisi tawar. Dalam maqashid syariah (tujuan hukum Islam), menjaga harta (hifdz al-mal) juga berarti menjaga sistem distribusi kekayaan agar tidak timpang.
Solusi Islam: Industrialisasi Harus Menumbuhkan Rakyat, Bukan Menyingkirkan Mereka
Partai X mengajukan serangkaian solusi agar anggaran industri juga menyentuh sektor riil rakyat kecil:
- Minimal 40% anggaran industri dialokasikan untuk UMKM berbasis desa dan kota kedua.
- Perluasan restrukturisasi alat produksi untuk sektor pangan dan pengolahan hasil tani.
- Pembentukan Lembaga Perlindungan Industri Rakyat agar UMKM tidak tergilas pemain besar.
- Model inkubasi komunitas sebagai pusat edukasi, produksi, dan distribusi.Sistem pelaporan anggaran yang transparan dan melibatkan komunitas sipil.
Prinsip Islam menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus mampu mewujudkan keadilan sosial. Rasulullah ﷺ pernah menegaskan:
“Pemimpin adalah pelayan rakyat. Dan dia bertanggung jawab atas mereka.” (HR. Abu Dawud, no. 2858)
Kesimpulan: Islam Menyerukan Ekonomi Berbasis Rakyat, Bukan Statistik Global
Pameran internasional, perjanjian investasi, dan program-program megah memang penting, tapi bukan inti. Inti dari keadilan ekonomi adalah membangun kekuatan rakyat dari bawah, dari warung ke warung, dari koperasi desa ke koperasi kota.
Jika pemerintah terus membangun panggung industri tapi membiarkan rakyat kecil jadi penonton, maka pembangunan itu telah kehilangan rohnya.
