muslimx.id – Kenaikan harga beras kembali mengguncang masyarakat, kali ini di Kabupaten Sidoarjo. Di Pasar Larangan, harga beras premium melonjak hingga Rp14.600/kg, sementara jenis medium mencapai Rp13.400/kg. Kenaikan ini tak hanya menyulitkan konsumen, tetapi juga membuat para pedagang tertekan karena penjualan menurun tajam.
Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Sidoarjo, Nur Hasan Zakaria, mempertanyakan validitas data surplus beras nasional yang diklaim mencapai 4 juta ton. Ia menduga adanya permainan harga oleh mafia beras yang justru dibiarkan tanpa intervensi tegas.
Partai X: Pemerintah Gagal Menjaga Perut Rakyat
Menanggapi krisis ini, Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menyatakan bahwa kondisi ini menunjukkan ketimpangan dalam sistem distribusi pangan nasional.
“Kalau pedagang saja sudah teriak, rakyat pasti menjerit. Pemerintah harusnya jadi pengaman perut rakyat, bukan hanya pengisi angka-angka statistik,” tegas Prayogi.
Menurutnya, gejolak harga ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga keadilan pangan, dan lebih jauh lagi, kegagalan dalam menjalankan amanah kepemimpinan sebagaimana dituntut dalam Islam.
Islam: Pemimpin yang Lalai Akan Diperhitungkan di Akhirat
Dalam Islam, kepemimpinan bukan jabatan kosong, tapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman:
“Dan berikanlah kepada kaum kerabat haknya, kepada orang miskin, dan kepada orang dalam perjalanan.” (Q.S. Al-Isra: 26)
Ayat ini menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat bukanlah bonus, tapi hak yang harus dipenuhi oleh pemimpin.
Rasulullah SAW pun bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Ini adalah peringatan keras bahwa pemimpin yang lalai terhadap urusan rakyat, terutama kebutuhan pokok seperti beras, tidak hanya menanggung akibatnya secara sosial, tetapi juga di hadapan Allah kelak.
Solusi Partai X: Bukan Bantuan, Tapi Reformasi Pangan
Partai X mengajukan reformasi struktural dalam tata kelola pangan nasional, bukan sekadar distribusi bantuan sesaat. Beberapa solusi konkret yang ditawarkan:
- Audit total rantai pasok beras untuk membongkar potensi praktik kartel dan monopoli.
- Penetapan harga dasar gabah dan plafon harga beras agar petani untung dan rakyat mampu membeli.
- Pemberantasan tengkulak dan mafia pangan melalui regulasi dan pengawasan komunitas.
- Transparansi harga dan distribusi lewat dashboard publik berbasis data real-time.
Partai X mengingatkan bahwa negara tidak boleh hanya hadir saat krisis telah meledak. Pemerintah seharusnya bertindak sebagai pelindung kesejahteraan, bukan penonton di tengah permainan harga.
“Kalau harga pangan bisa dikendalikan oleh mafia, lalu di mana negara? Kalau perut rakyat dibiarkan lapar, lalu apa arti pemimpin?” pungkas Prayogi.
Dalam Islam, ketidakadilan dalam distribusi pangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan. Pemerintah wajib hadir dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
