DPR Disebut Digital tapi Transparansi Masih Eror, Islam Tegaskan Keterbukaan Bagian dari Amanah Kepemimpinan

muslimX
By muslimX
3 Min Read

muslimx.id – Lemahnya transparansi dalam sistem digital DPR RI. Di tengah geliat transformasi digital yang digaungkan pemerintah, akses masyarakat terhadap dokumen penting seperti draf undang-undang, naskah akademik, hingga laporan penggunaan anggaran masih sering terhambat. Ironisnya, rapat-rapat dengan kementerian yang bersifat publik seperti yang dilakukan Komisi XIII DPR bersama Kementerian Sekretariat Negara pun kerap berlangsung tanpa dokumentasi yang dapat diakses rakyat secara terbuka.

Keterbukaan Adalah Pilar Keimanan

Islam menempatkan kejujuran dan keterbukaan sebagai bagian dari keimanan dan akhlak pemimpin. Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri…”(QS. An-Nisa: 135)

Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan dan transparansi tidak bisa ditawar, apalagi dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik. Pemerintahan yang tertutup hanya akan melahirkan kecurigaan dan ketimpangan.

Amanah Pemimpin: Terbuka, Bukan Tertutup

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pemimpin, termasuk lembaga legislatif, bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat tetapi juga kepada Allah. Menyembunyikan informasi penting atau mempersulit akses rakyat kepada proses legislasi sama saja dengan mengkhianati amanah.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengkritik bahwa digitalisasi DPR belum menyentuh esensi transparansi. “Jika rakyat tidak bisa ikut mengawal isi kebijakan, maka apa gunanya menyebut DPR sebagai digital?” ujarnya. Menurutnya, sistem digital seharusnya menjembatani keterbukaan, bukan mempertebal sekat.

Solusi: Negara yang Diawasi Adalah Negara yang Sehat

Partai X mengusulkan dua langkah konkret:

  1. Mewajibkan semua dokumen legislasi diunggah secara real-time dan dapat diakses publik tanpa prosedur berbelit.
  2. Membangun platform Audit Rakyat portal terbuka di mana rakyat bisa menilai dan mengkritisi belanja negara dan hasil kerja wakil rakyat secara langsung.

Keduanya berpijak pada prinsip Open Government yang sejalan dengan spirit syura (musyawarah) dalam Islam.

Penutup: Seruan untuk Memurnikan Demokrasi

Dalam Islam, sebuah pemerintahan tidak cukup hanya tampak sah secara hukum, tetapi juga harus adil dan amanah secara moral. Keterbukaan adalah cahaya dalam pengambilan keputusan; menutup-nutupinya adalah jalan menuju kelaliman.

Partai X mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyuarakan keterbukaan sebagai standar baru dalam demokrasi. Transparansi bukan hanya simbol reformasi, tapi juga bentuk ketakwaan pemimpin terhadap rakyat dan Tuhannya.

Share This Article