muslimx.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan agar Sekolah Rakyat tidak berubah menjadi lembaga eksklusif yang bersaing dengan sekolah umum. Dalam pernyataannya, Puan menilai bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi pelengkap, bukan pesaing, dari sistem pendidikan nasional yang telah ada.
Puan menyampaikan kekhawatiran tersebut saat merespons pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) untuk siswa Sekolah Rakyat di 63 titik. Dia menekankan bahwa program ini menghadapi berbagai tantangan dan perlu disempurnakan untuk mencapai tujuannya.
Respons Partai X: Pendidikan untuk Semua, Bukan Hanya untuk Penguasa
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Pendidikan adalah hak dasar rakyat, bukan hak istimewa golongan tertentu,” tegas Prayogi.
Menanggapi pernyataan Puan, Prayogi dengan sinis mengatakan,
“Kalau takut rakyat cerdas, biasanya yang paling butuh kursus etika adalah para pejabat itu sendiri.”
Ia menyayangkan bahwa program Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk anak-anak miskin, justru dikhawatirkan akan menciptakan kompetisi, bukan pemerataan.
Prinsip Partai X: Pendidikan Harus Setara
Partai X menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Rakyat harus bebas dari sistem pendidikan yang berlapis, yang menguntungkan elit dan menyisihkan yang lemah.
“Sekolah Rakyat harus dijaga agar tetap membumi, bukan hanya jadi proyek pencitraan,” ungkap Prayogi.
Pendidikan berasrama dan gratis seperti yang ditawarkan oleh Sekolah Rakyat dianggap langkah yang tepat, tetapi harus disertai dengan pengawasan agar tidak disalahgunakan sebagai alat kontrol sosial oleh kekuasaan.
Solusi untuk Memperkuat Sekolah Rakyat
Ada empat solusi strategis agar Sekolah Rakyat berakar pada prinsip keadilan pendidikan:
- Sekolah Negarawan untuk Guru Rakyat: Mencetak pendidik yang memiliki jiwa pengabdian dan etika kebangsaan, bukan sekadar pengajar birokratis.
- Audit Keterbukaan Rekrutmen: Memastikan tidak ada manipulasi data dalam penerimaan siswa miskin.
- Kurikulum Etika Publik dan Sosial: Agar siswa tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang solutif dan berpihak pada rakyat.
- Pusat Informasi Akses Pendidikan Nasional: Berbasis teknologi yang terbuka dan ramah bagi desa terpencil, bukan hanya untuk kota besar.
Penutup: Mendorong Pendidikan untuk Keadilan
Partai X menutup pernyataannya dengan tegas. Jika ada yang takut rakyat cerdas, itu berarti mereka takut akan transparansi kekuasaan.
“Justru Sekolah Rakyat harus diperbanyak, dimodernisasi, dan diawasi oleh rakyat itu sendiri. Bukan programnya yang harus dibatasi, tetapi mental feodal di balik sistem pendidikan kita yang harus dipangkas,” ujar Prayogi.
Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
“Dan tidaklah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Az-Zumar: 9)
Ayat ini menekankan pentingnya pengetahuan dan pendidikan sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat. Dengan rilis ini, diharapkan ada perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia, agar semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil dan setara.
