muslimx.id – Pemerintah memastikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangan resmi. Ia menyatakan bahwa pembangunan IKN dilakukan berdasarkan garis waktu dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Setelah kita lihat-lihat juga di sana, jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” ujar Dasco.
Meski begitu, Dasco belum bisa memastikan berapa besaran anggaran negara yang akan dialokasikan untuk IKN pada tahun 2026 mendatang.
Partai X: Proyek IKN Tak Menjawab Tuntutan Keadilan Sosial
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, mengkritik bahwa pembangunan IKN mencerminkan ketimpangan dalam menentukan arah pembangunan nasional.
“Pemerintah seharusnya mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar proyek simbolik,” tegasnya.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan alat pencitraan. Allah ﷻ berfirman:
“Dan penuhilah akad. Sesungguhnya akad itu adalah suatu ketetapan yang harus dipenuhi.” (QS. Al-Māidah: 1)
Hal ini menunjukkan bahwa amanah rakyat baik berupa suara, harapan, maupun hak hidup layak harus ditunaikan secara adil dan proporsional.
Pemerintah Bukan untuk Memindahkan Kekuasaan, Tapi Mengurus Umat
Partai X menegaskan bahwa tanggung jawab negara bukanlah pada megahnya bangunan pusat pemerintahan, melainkan hadirnya pelayanan dasar untuk semua rakyat. Dalam Islam, pemimpin dituntut untuk memprioritaskan kesejahteraan umat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Siapa pun yang diangkat Allah untuk memimpin kaum Muslimin, lalu ia tidak memperhatikan kepentingan mereka dan tidak menasehati mereka, maka ia tidak akan masuk surga bersama mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Prayogi juga menyoroti bahwa masih banyak rakyat yang kesulitan memperoleh air bersih, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak.
“Negara yang sehat adalah negara yang mampu memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Bukan negara yang memindah pusat kekuasaan di tengah kelaparan,” ujarnya.
Solusi Partai X: Kembali pada Prinsip Maslahah dan Kedaulatan Rakyat
Partai X mengusulkan langkah konkret berbasis partisipasi dan keberpihakan kepada rakyat:
- Tim Evaluasi Independen Berbasis Rakyat
Memberikan ruang kontrol publik terhadap kebijakan besar seperti IKN agar tidak lepas dari prinsip maslahat umum. - Refocusing Anggaran untuk Sektor Primer
Dana negara harus difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan bukan pencitraan megaproyek. - Pemberdayaan Wilayah, Bukan Sentralisasi Baru
Menghidupkan pusat pelatihan ekonomi di tiap daerah untuk menghindari ketimpangan antar wilayah.
Menutup Jarak antara Rakyat dan Kekuasaan
Dalam Islam, pembangunan sejati adalah yang mensejahterakan umat, bukan yang memperlebar jurang sosial. Jika proyek sebesar IKN justru membuat rakyat merasa terpinggirkan, maka ia bukan lagi instrumen keadilan, melainkan simbol keterasingan.
“Jika tidak berpijak pada asas keadilan, maka IKN hanya akan jadi menara gading yang dibangun di atas penderitaan rakyat,” tutup Prayogi.
