muslimx.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik usai melontarkan guyonan soal reshuffle kabinet dalam acara peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di Klaten, Senin (21/7/2025). Di tengah penjelasan tersebut, beliau menyisipkan guyonan bahwa jika ada menteri yang tidak sanggup menjalankan target itu, maka ia akan melakukan reshuffle. Candaan ini disambut tawa oleh para hadirin.
Namun dalam pandangan Islam, jabatan adalah amanah yang berat, bukan bahan gurauan. Sekalipun disampaikan dalam suasana santai, pernyataan tersebut tetap menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah pantas amanah kenegaraan dibawa ke ranah lelucon?
Islam dan Beratnya Memikul Jabatan
Dalam Islam, kekuasaan bukanlah kehormatan, melainkan beban pertanggungjawaban. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Karena jika kamu diberi jabatan tanpa memintanya, kamu akan ditolong (oleh Allah), tetapi jika kamu diberi karena memintanya, kamu akan dipertanggungjawabkan sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Jabatan itu bukan hak untuk bersenang-senang atau bersenda gurau, melainkan ladang amanah yang kelak akan ditanya satu per satu di hadapan Allah.
Kritik dari Partai X: Amanah Harus Dipikul, Bukan Diperolok
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyampaikan kritik tajam:
“Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau ada menteri yang gagal, maka yang dibutuhkan bukan candaan, tetapi evaluasi serius.”
Menurutnya, candaan reshuffle mencerminkan lemahnya kedalaman kenegarawanan dan memperlihatkan kurangnya penghormatan terhadap rakyat yang sedang berharap perbaikan.
Rakyat Bukan Objek Lelucon Kekuasaan
Prayogi menegaskan bahwa rakyat bukan penonton dalam panggung kekuasaan. Mereka adalah pemilik kedaulatan yang menitipkan amanah kepada para pejabat untuk menjalankan urusan umat.
Islam menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan keadilan dalam kepemimpinan. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Solusi Partai X: Evaluasi Terbuka dan Akuntabel
Partai X menawarkan langkah-langkah konkret yang juga sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam:
- Evaluasi Berkala dan Terbuka – Kinerja kabinet harus dinilai dengan indikator objektif dan diumumkan kepada rakyat.
- Transparansi Pengangkatan Pejabat – Pemimpin yang adil akan menghindari nepotisme dan mengutamakan kelayakan.
- Partisipasi Rakyat – Rakyat berhak menasihati pemimpin, sebagaimana para sahabat menasehati Rasulullah ﷺ dalam urusan publik.
Partai X menegaskan, reshuffle harus dilakukan jika ada kegagalan, bukan sebagai humor penguasa. Dalam Islam, keadilan adalah pilar utama kepemimpinan, bukan popularitas atau candaan.
Penutup: Kepemimpinan Adalah Ibadah, Bukan Panggung
Dalam Islam, jabatan adalah ladang jihad dan amanah yang besar. Reshuffle bukan sekadar alat kekuasaan, tapi bagian dari proses islah (perbaikan) dalam sistem pemerintahan. Rakyat berhak atas kejelasan, keadilan, dan pemimpin yang amanah.
Semoga para pemimpin bangsa senantiasa menjadikan sabda Nabi dan firman Allah sebagai panduan dalam mengatur negeri ini. Karena setiap ucapan pemimpin bukan hanya dicatat rakyat tetapi juga dicatat oleh malaikat dan kelak dimintai jawab di hadapan Allah.
