muslimx.id – Pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengenai revisi sistem pemilu yang disesuaikan dengan kepentingan nasional mengundang kritik dari Partai X. Menurut mereka, tindakan ini mencerminkan manipulasi kekuasaan demi kepentingan segelintir pejabat, bukan untuk kepentingan rakyat.
Islam Menentang Manipulasi Hukum untuk Keuntungan Sepihak
Dalam perspektif Islam, manipulasi hukum untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu sangat dilarang. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk memberikan amanah kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menekankan bahwa setiap kebijakan, termasuk yang terkait dengan sistem pemilu, harus berdasarkan pada prinsip keadilan yang tidak memihak dan harus dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan demi mempertahankan kekuasaan sekelompok orang.
Kepemimpinan dalam Islam Mengharuskan Amanah dan Keadilan
Rasulullah SAW mengingatkan umat Islam tentang pentingnya memegang amanah dengan penuh tanggung jawab. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda:
“Setiap pemimpin adalah penggembala dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas yang digembalakannya.” (HR. Bukhari)
Hadits ini menunjukkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambilnya, termasuk dalam hal reformasi sistem pemilu. Pemimpin yang memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi atau kelompok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Prayogi R Saputra, anggota Majelis Tinggi Partai X, menanggapi revisi sistem pemilu yang diusulkan oleh Bima Arya. Ia menegaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan “racikan kekuasaan” yang hanya menguntungkan segelintir orang. Ia juga menekankan bahwa sistem pemilu harus benar-benar mencerminkan suara rakyat dan tidak disesuaikan demi kepentingan kelompok tertentu.
Pemilu Seharusnya Berlandaskan pada Keadilan dan Transparansi
Partai X mendorong agar setiap perubahan sistem pemilu dilakukan dengan partisipasi publik yang luas untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap terjaga. Pemilu yang adil dan transparan adalah jaminan bagi kesejahteraan umat, yang mana harus mengutamakan hak-hak rakyat dan keadilan sosial, bukan sekedar efisiensi untuk memperpanjang kekuasaan.
Dalam ajaran Islam, setiap pemimpin harus berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, diharapkan Indonesia dapat maju tanpa mengorbankan keadilan atau menindas rakyat demi keuntungan kekuasaan semata.