muslimx.id – PT Pertamina (Persero) resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi per 1 Agustus 2025. Harga Pertamax (RON 92) diturunkan menjadi Rp12.200/liter dari sebelumnya Rp12.500. Demikian pula Pertamax Turbo dan Pertamax Green mengalami penurunan. Namun, Dexlite dan Pertamina Dex justru mengalami kenaikan, sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak berubah.
Kebijakan ini menimbulkan sorotan dari Partai X yang menilai bahwa strategi penyesuaian ini berpotensi menyesatkan publik.
Partai X: Jangan Tipu Rakyat dengan Ilusi Penurunan Harga
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menilai kebijakan ini sarat dengan nuansa kosmetik kekuasaan.
“Rakyat seolah diberikan harapan palsu karena harga BBM turun, padahal yang turun hanya sebagian kecil dan yang lainnya justru naik. Ini bukan pelayanan publik, ini permainan angka yang menyesatkan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam Islam, setiap pemegang kekuasaan wajib menjaga amanah, termasuk dalam mengelola sumber daya milik umat. Firman Allah SWT:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Dan juga:
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu.” (QS. Al-Ma’idah: 1)
Kebijakan harga yang tidak jujur melanggar prinsip akad sosial antara penguasa dan rakyat.
Dalam Islam Keadilan Energi adalah Bagian dari Maqashid Syariah
Menurut Partai X, akses terhadap energi yang adil merupakan bagian dari maqashid syariah menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan menjaga harta (hifzh al-mal). Energi tidak boleh dibiarkan menjadi komoditas penguasa yang hanya diatur oleh logika pasar, apalagi dijadikan alat pencitraan.
“Jika rakyat tidak lagi paham harga BBM karena berubah diam-diam dan manipulatif, maka negara gagal menjaga amanah keterbukaan dan keadilan,” tambah Prayogi.
Solusi Islami dari Partai X: Keadilan dalam Kebijakan Energi
Sebagai bentuk tanggung jawab kenegaraan yang dilandasi nilai syariah, Partai X menawarkan beberapa solusi:
- Audit Syariah terhadap Skema Penentuan Harga
Audit publik atas penetapan harga BBM untuk memastikan tidak ada unsur penipuan dan ketidakadilan. - Musyawarah Umat dalam Penetapan Kebijakan Energi
Pembentukan Dewan Energi Rakyat sebagai perwakilan masyarakat dalam urusan vital seperti BBM. - Pemetaan Prioritas Subsidi Berbasis Kebutuhan
Menjamin bahwa subsidi BBM benar-benar sampai pada masyarakat yang paling membutuhkan. - Transparansi sebagai Bagian dari Akhlak Kepemimpinan
Pemerintah wajib menyampaikan setiap perubahan harga secara terbuka dan tidak mendadak.
Penutup: Jangan Khianati Rakyat Demi Statistik Murah
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidaklah seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Partai X menegaskan bahwa pengelolaan harga BBM bukan sekadar urusan pasar, tetapi amanah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus jujur, adil, dan transparan. Jangan sampai harga yang diturunkan satu sisi, hanya jadi tabir untuk menaikkan yang lain secara senyap.
“Jangan jual murah citra negara dengan mengorbankan kejujuran kepada rakyat. Negeri ini tak butuh drama harga, tapi butuh keberpihakan nyata,” pungkas Prayogi.
Partai X menyerukan agar pemerintah menjalankan kebijakan energi dengan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari akhlak kepemimpinan yang diridhai Allah SWT.
