muslimx.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura telah memulai distribusi logistik untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua. Proses ini diprioritaskan ke distrik-distrik paling terpencil seperti Kaureh dan Yapsi, demi menjangkau seluruh pemilih sebelum 6 Agustus 2025.
Logistik yang dikirim meliputi kotak suara, surat suara, bilik, formulir, dan perlengkapan teknis lainnya. Kepala KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jerianto Tunya, menyebut distribusi ini sebagai langkah antisipatif terhadap cuaca ekstrem, keterbatasan transportasi, dan kendala geografis Papua.
Tanggapan Partai X: Jangan Biarkan Papua Hanya Jadi Proyek Administratif
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, mengapresiasi kerja teknis KPU, tetapi mempertanyakan akar masalahnya:
“Kenapa PSU terus terjadi di Papua? Mengapa dari waktu ke waktu, Papua selalu menjadi daerah yang tertinggal secara infrastruktur demokrasi? Ini bukan sekadar soal distribusi logistik ini soal distribusi keadilan.”
Menurutnya, pelaksanaan pemilu yang berulang, minim edukasi, dan rawan manipulasi adalah cermin kegagalan negara dalam menghadirkan demokrasi yang utuh di wilayah Timur Indonesia.
Perspektif Islam: Keadilan dalam Pemilu adalah Amanah
Dalam Islam, kekuasaan dan pengelolaan suara rakyat adalah amanah besar. Al-Qur’an menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Demokrasi tidak boleh diperlakukan hanya sebagai ritual prosedural. Rasulullah SAW juga bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Rakyat Papua memiliki hak untuk mendapatkan pemilu yang adil, bersih, dan bermakna. Bukan sekadar diikutsertakan, tetapi diberdayakan.
Solusi Partai X: Demokrasi Bukan Sekadar Logistik, Tapi Keadilan Sosial
Untuk itu, Partai X mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil negara:
- Evaluasi Sistem Pemilu Wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)
Model pemilu harus kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya Papua. - Pembangunan Infrastruktur Demokrasi
Bukan hanya jalan dan jembatan, tetapi akses informasi, komunikasi, dan literasi rakyat Papua. - Keterlibatan Tokoh Adat dan Masyarakat Sipil
Panitia pengawas pemilu harus melibatkan tokoh lokal agar pemilu lebih transparan dan mendapat kepercayaan rakyat. - Skema Pencegahan Konflik Berbasis Data dan Dialog
Negara harus aktif mencegah kekerasan pemilu melalui pendekatan berbasis kearifan lokal dan pemetaan risiko.
Penutup: Dari Kotak Suara Menuju Keadilan Suara
Partai X menegaskan bahwa pemilu bukan hanya soal mengantar kotak suara ke pedalaman, tetapi mengantar keadilan ke hati rakyat.
“Jika negara hanya datang dengan logistik, tetapi tidak hadir dengan keadilan, maka pemilu hanyalah formalitas tanpa makna,” tegas Prayogi.
Demokrasi sejati menuntut rakyat didengar, bukan hanya didata. Papua tidak boleh lagi dijadikan wilayah pinggiran demokrasi, tapi harus menjadi bagian dari inti kedaulatan rakyat Indonesia.
Partai X mengajak seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat untuk tidak memaknai pemilu hanya sebagai peristiwa lima tahunan, tetapi sebagai momentum memperkuat hubungan kepercayaan antara rakyat dan negara.
