muslimx.id – Kenaikan tunjangan anggota DPR kembali menyulut kritik keras dari publik. Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, mengumumkan bahwa tunjangan beras anggota DPR naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan. Tak hanya itu, tunjangan bensin ikut naik menjadi Rp7 juta per bulan, sementara tunjangan rumah bagi yang tak mendapat rumah dinas bisa mencapai Rp50 juta per bulan.
Adies membela diri dengan menyebut bahwa gaji pokok anggota DPR stagnan selama 15 tahun, yakni di kisaran Rp6,5 juta per bulan.
“Gaji tidak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta,” ujarnya.
Namun, publik justru menilai pembelaan ini janggal, sebab tunjangan-tunjangan yang fantastis jauh lebih besar daripada gaji pokok itu sendiri.
Partai X: Rakyat Makin Terhimpit, Pejabat Hidup Mewah
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa kebijakan ini melukai rasa keadilan masyarakat.
“Bagaimana bisa pejabat mendapatkan tunjangan hingga puluhan juta sementara rakyat mengantri beras murah dan sulit membeli kebutuhan pokok? Di mana letak keberpihakan negara?” tegas Rinto.
Partai X menekankan bahwa fungsi negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika kebijakan hanya memanjakan para pejabat, maka itu bukti nyata negara telah gagal dalam amanah dasarnya.
Kritik Islami: Pemimpin Adalah Pelayan, Bukan Penguasa
Dalam perspektif Islam, jabatan bukanlah jalan untuk mengumpulkan harta, melainkan amanah untuk melayani rakyat. Rasulullah ﷺ menegaskan:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud).
Artinya, setiap rupiah yang dinikmati pemimpin haruslah berbanding lurus dengan kemaslahatan yang ia berikan kepada rakyat. Bagaimana mungkin tunjangan beras seorang anggota DPR Rp12 juta per bulan, sementara jutaan rakyat masih bergantung pada bantuan beras 10–20 kg dari pemerintah?
Dalam Al-Qur’an, Allah mengingatkan:
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188).
Kenaikan tunjangan yang berlebihan, di tengah rakyat yang lapar, adalah cermin kezaliman struktural. Ia bisa menyeret para penguasa ke dalam hisab yang berat di hadapan Allah.
Solusi: Pemimpin yang Zuhud dan Anggaran yang Adil
Partai X menawarkan solusi yang berpihak kepada rakyat:
- Pengendalian tunjangan pejabat. Anggaran negara harus lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan rakyat miskin, bukan menambah kenyamanan pejabat.
- Transparansi anggaran DPR. Setiap rupiah tunjangan harus diaudit dan dipublikasikan, agar rakyat tahu ke mana uang mereka mengalir.
- Etika Islam dalam kebijakan. Pejabat negara seharusnya meneladani khalifah Umar bin Khattab yang hidup sederhana, bahkan lebih miskin dari sebagian rakyatnya.
Penutup: Keadilan Sosial Adalah Amanah Ilahi
Kenaikan tunjangan DPR bukan hanya soal teknis anggaran, melainkan soal moralitas dan nurani. Jika pejabat lebih mementingkan kenyamanan mereka ketimbang penderitaan rakyat, itu tanda bangsa ini kehilangan ruh keadilan.
Islam menuntut keadilan sebagai syarat utama tegaknya negara. Tanpa itu, hukum boleh ada, gedung parlemen boleh megah, tapi negara sesungguhnya rapuh. Rakyat lapar, pejabat berlimpah. Inilah ironi yang seharusnya mengguncang nurani siapa pun yang mengaku beriman.
