muslimx.id – Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan lintas pemerintahan. Menurut Ibas, arah pembangunan nasional tidak boleh bergantung pada konstelasi politik yang silih berganti, melainkan berlandaskan konsensus kebangsaan.
“Tanpa arah yang jelas, pembangunan berisiko maju tanpa tujuan yang bermakna bagi rakyat,” ujarnya.
Kritik Partai X: Beton Tak Bisa Mengganti Kehidupan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti pada jalan, gedung, atau proyek mercusuar.
“Negara punya tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur dengan adil. Jika PPHN hanya bicara beton, maka bangsa ini hanya tampak kuat di luar, tapi rapuh di dalam,” tegasnya.
Partai X menilai negara sering salah kaprah menjadikan pembangunan fisik sebagai ukuran keberhasilan. Padahal, hakikat konstitusi adalah memastikan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan akses rakyat terhadap layanan publik.
“Negarawan sejati adalah yang setia pada mandat rakyat, bukan pada laporan lima tahunan penuh angka, tapi kosong makna,” imbuh Prayogi.
Sudut Pandang Islam: Pembangunan adalah Amanah
Dalam perspektif Islam, pembangunan bukan sekadar memperindah negeri dengan infrastruktur, tetapi memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat.
Al-Qur’an menegaskan dalam QS. Al-Hajj ayat 41 bahwa pemimpin harus menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan menegakkan keadilan. Ini berarti pembangunan sejati menuntut keseimbangan antara material dan spiritual.
Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda:
“Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari-Muslim).
Maka, pembangunan yang hanya menambah jalan tol, bandara, atau gedung megah, tanpa memastikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, adalah bentuk kelalaian terhadap amanah kepemimpinan.
Solusi Partai X: Pembangunan Berbasis Rakyat
Partai X menawarkan jalan agar PPHN tidak menjadi jargon teknokratis semata:
- Pendidikan & Kesehatan: menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas.
- Ekonomi Berbasis Rakyat: memperkuat UMKM, koperasi, dan hilirisasi yang melibatkan masyarakat.
- Keadilan Sosial: kebijakan fiskal yang menekan kesenjangan dan memastikan distribusi kesejahteraan.
Prayogi menegaskan, Sekolah Negarawan hadir untuk melahirkan pemimpin berkarakter negarawan, yang memahami pembangunan manusia sebagai inti kebijakan.
Penutup: Jangan Biarkan Pembangunan Jadi Monumen Kosong
Partai X menegaskan, pembangunan sejati adalah membangun rakyat, bukan hanya beton. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan pemimpin bukan pada banyaknya bangunan, tapi pada seberapa adil ia mengurus rakyat.
PPHN harus memastikan arah pembangunan berpihak kepada rakyat, agar negeri ini tidak hanya berdiri dengan monumen megah, tetapi juga kokoh dengan rakyat yang sejahtera, adil, dan berdaulat.
