Komisi XI DPR Apresiasi Ekonomi RI, Islam Ingatkan Pemimpin Amanah Umat

muslimX
By muslimX
3 Min Read

muslimx.id  – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan fiskal, moneter, dan kerja keras pemerintah serta pemangku kepentingan. 

Momentum positif ini, kata Misbakhun, harus dijaga dengan kebijakan tajam, implementasi terukur, serta strategi penguatan sektor unggulan seperti hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan UMKM.

Partai X: Pemerintah Harus Melihat Penderitaan Rakyat

Namun, apresiasi itu dipandang tidak cukup. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa pujian terhadap pemerintah tidak otomatis menjawab penderitaan rakyat. 

Menurutnya, banyak keluarga masih menghadapi ketidakpastian pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kesenjangan ekonomi yang kian melebar.

“Apresiasi boleh saja, tapi rakyat butuh bukti. Negara punya tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pertumbuhan hanya dinikmati Penguasa, maka keadilan ekonomi semakin jauh dari jangkauan,” ujarnya.

Islam Ingatkan Amanah Pemimpin

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukanlah soal simbol dan statistik. Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang pemimpin adalah pengurus rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Pesan ini menjadi peringatan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya bila perut rakyat masih lapar dan dapur keluarga kecil tetap kosong.

Islam menekankan bahwa negara adalah amanah, bukan alat kekuasaan absolut. Pemimpin hanyalah wakil yang diberi mandat, bukan pemilik negeri. Oleh sebab itu, keadilan sosial harus diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang merata, kesempatan kerja yang adil, dan akses pelayanan publik yang menyentuh masyarakat paling bawah.

Solusi Ekonomi Berkeadilan

Partai X menawarkan solusi agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada catatan kertas.

  1. Hilirisasi harus berbasis rakyat dengan melibatkan koperasi dan UMKM, bukan hanya konglomerat. 
  2. Digitalisasi dan pelatihan UMKM harus merata ke seluruh daerah, agar ekonomi lokal benar-benar naik kelas. 
  3. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menekan kesenjangan dan meningkatkan daya beli rakyat.

Prinsip ini menolak ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir penguasa, sekaligus menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus jadi prioritas.

Penutup: Ekonomi untuk Rakyat, Bukan Angka Statistik

Partai X menilai bahwa pembangunan sejati adalah ketika rakyat bisa merasakan manfaat langsung, bukan sekadar melihat grafik naik di layar televisi. Apresiasi pertumbuhan ekonomi memang mudah diucapkan, tetapi rakyat menagih bukti nyata lewat harga pangan yang terjangkau, lapangan kerja yang terbuka, dan kehidupan yang lebih layak.

Islam mengingatkan: pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban bukan atas angka pertumbuhan, tetapi atas kesejahteraan umat. Demokrasi dan ekonomi hanya akan bermakna bila berpihak kepada rakyat, bukan kepada segelintir penguasa yang berkuasa.

Share This Article