muslimx.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan. Sebanyak sepuluh orang lain turut diamankan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar ini, meski belum merinci kasus yang menjerat mereka.
KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap Noel dan pihak lain. Publik menanti transparansi penuh, agar penangkapan ini tidak hanya jadi tontonan sesaat.
Partai X: Hukum Jangan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Direktur X-Institute sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menilai penangkapan saja tidak cukup.
“Negara itu wajib melindungi dan melayani rakyat. Menangkap itu baik, tapi bagaimana dengan yang bebas setelah korupsi? Banyak koruptor hidup mewah kembali setelah keluar penjara. Rakyat muak kalau hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujarnya.
Jika keadilan hanya berlaku bagi rakyat sementara para pejabat dibiarkan, maka bangsa akan hancur.
Islam: Pemimpin Bertanggung Jawab di Dunia dan Akhirat
Korupsi dalam Islam termasuk dosa besar karena merampas hak rakyat.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58)
Jabatan yang diberikan kepada seorang pejabat adalah amanah. Jika disalahgunakan untuk memperkaya diri, maka ia telah berkhianat kepada rakyat sekaligus kepada Allah.
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari-Muslim)
Hadits ini menjadi pengingat keras bagi pejabat publik. Penangkapan seorang Wakil Menteri menunjukkan betapa amanah negara bisa disalahgunakan. Namun yang lebih penting, negara wajib memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan, bukan sekadar drama penangkapan.
Seruan: Reformasi Sistemik Bukan Seremonial
Partai X dalam rilisnya menegaskan, solusi pemberantasan korupsi harus sistemik, bukan hanya seremonial OTT. Beberapa langkah penting antara lain:
- Perampasan aset koruptor secara total untuk mengembalikan hak rakyat.
- Reformasi sistem hukum agar vonis tidak bisa dipermainkan dengan remisi atau pembebasan bersyarat.
- Transparansi mutlak dari penyidikan hingga eksekusi.
- Pendidikan moral bagi pejabat agar jabatan dipandang sebagai amanah, bukan ladang memperkaya diri.
Penutup: Ujian Keseriusan Negara
Penangkapan Wamenaker ini adalah ujian besar bagi negara. Apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau hanya sekadar panggung pencitraan.
Umat menanti keberanian negara untuk menjadikan hukum sebagai pelindung rakyat, bukan dagangan. Karena pada akhirnya, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di hadapan Allah kelak.
