muslimx.id — Kritik tajam dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) dan Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mencuat. Keduanya menilai Menkeu telah melanggar konstitusi dan mengacaukan tata kelola pemerintahan, terutama dalam bidang perpajakan.
Ketua P5I, Dr. Alessandro Rey, menyebut Sri Mulyani sebagai pejabat yang tidak memahami hukum perpajakan. Ia menuding kebijakan fiskal Menkeu hanya berfokus pada penarikan pajak tanpa memperhatikan asas hukum yang berlaku. Senada, Ketua IWPI, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa Sri Mulyani berani melanggar UUD 1945 dan UU Administrasi Pemerintahan, dengan contoh nyata pembiaran pelanggaran hukum di pengadilan pajak.
Amanah dalam Islam: Kepemimpinan adalah Tanggung Jawab Berat
Dalam Islam, jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib menjaga amanah rakyat dan menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan. Jika konstitusi sebagai amanah rakyat justru diabaikan, maka hal itu termasuk bentuk khianat terhadap kepercayaan publik.
Hadits: Pemimpin yang Menyimpang Akan Dimintai Pertanggungjawaban
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin negara tidak boleh menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Jika keputusan yang diambil justru menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi rakyat, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
Kritik Publik adalah Bagian dari Amar Ma’ruf
Dalam konteks ini, kritik yang disampaikan IWPI dan P5I bukanlah sekadar serangan, melainkan bentuk amar ma’ruf nahi munkar. Sebab dalam Islam, umat diperintahkan untuk menegur penguasa yang menyimpang. Rasulullah SAW bersabda:
“Agama itu adalah nasihat.” Kami bertanya, “Bagi siapa?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim)
Dengan demikian, tuntutan agar Sri Mulyani membuka dialog terbuka dan bertanggung jawab di hadapan publik adalah sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam.
Penutup
Kasus ini menjadi pengingat bahwa amanah jabatan bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab besar. Islam menegaskan, pemimpin yang mengabaikan keadilan dan konstitusi sejatinya telah mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan masyarakat sipil harus dipandang sebagai panggilan moral untuk mengembalikan hukum sebagai panglima, bukan alat pembenaran kekuasaan.
