Harga Beras Gagal Naik, Islam Tegaskan: Janji Pejabat Murah, Rakyat Bayar Mahal

muslimX
By muslimX
2 Min Read

muslimx.id – Polemik harga beras kembali menjadi sorotan setelah usulan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras Bulog ditolak pemerintah. Meski harga gabah naik, beras Bulog tetap dijual Rp 12.500/kg. Kebijakan ini membuat Bulog harus membeli mahal namun menjual murah, menambah beban subsidi negara.

Di tengah situasi ini, suara Islam kembali mengingatkan bahwa janji dan ucapan pejabat tidak boleh menjadi retorika kosong yang menipu rakyat. Umat menuntut konsistensi antara perkataan dan perbuatan.

Al-Qur’an tegas memperingatkan:
“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. As-Saff: 2–3).

Rasulullah ﷺ juga menegaskan tanda-tanda kemunafikan: “Apabila ia berbicara, ia berdusta; apabila berjanji, ia mengingkari; dan apabila dipercaya, ia berkhianat.” (HR. Bukhari-Muslim).

Janji Pejabat, Beban Rakyat

Menurut tokoh Islam, kegagalan menjaga stabilitas harga beras adalah cermin lemahnya amanah. Urusan pangan bukan sekadar angka, melainkan urusan perut rakyat. Jika harga beras dibiarkan tak terkendali, maka rakyatlah yang membayar mahal atas janji murah para pejabat.

Islam menegaskan bahwa amanah jabatan adalah tanggung jawab besar. Pemimpin yang menyepelekan kebutuhan dasar rakyat sama dengan mengkhianati mandat yang diberikan.

Solusi Islam: Kepemimpinan Amanah dan Kedaulatan Pangan

Dalam pandangan Islam, kebijakan pangan harus berlandaskan prinsip keadilan dan amanah:

  1. Amanah Kepemimpinan
    Pemimpin wajib mengutamakan kebutuhan rakyat, bukan kalkulasi kekuasaan.
  2. Keadilan Ekonomi
    Petani berhak mendapatkan harga yang adil, rakyat berhak memperoleh beras yang terjangkau.
  3. Transparansi Kebijakan
    Setiap keputusan terkait pangan harus terbuka, agar rakyat tahu siapa yang benar-benar dilindungi.
  4. Penguatan Institusi Pangan
    Bulog dan perangkat negara harus diberi mandat penuh menjaga ketersediaan pangan, bebas dari kepentingan individu.
  5. Musyawarah Umat
    Melibatkan ulama, akademisi, petani, dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pangan.

Rilis ini menegaskan bahwa dalam Islam, janji yang diingkari adalah bentuk pengkhianatan. Jika pejabat hanya pandai berbicara, sementara rakyat terus menanggung penderitaan, maka jabatan itu telah kehilangan ruh amanahnya.

Janji murah pejabat, rakyat membayar mahal. Islam mengingatkan bahwa kepemimpinan tanpa amanah hanyalah jalan menuju kehancuran.

Share This Article