muslimx.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp12 triliun kepada DPR RI untuk mendukung program prioritas Kementerian Sosial pada tahun 2026. Dengan tambahan ini, total anggaran Kemensos akan mencapai Rp92 triliun, yang akan digunakan untuk berbagai program sosial yang dianggap penting. Seperti pemutakhiran data penerima manfaat, program Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.
Kritik Partai X: Rakyat Butuh Kepastian, Bukan Janji
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai pengajuan tambahan anggaran yang besar ini justru memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan anggaran sebelumnya.
Partai X menegaskan bahwa negara adalah milik rakyat, dan bukan milik pejabat atau kelompok penguasa. Pengelolaan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian rakyat, bukan untuk kepentingan birokrasi semata.
Islam: Anggaran adalah Amanah yang Harus Dipertanggungjawabkan
Dalam pandangan Islam, setiap pemimpin dan pejabat negara diamanahi untuk mengelola sumber daya negara dengan keadilan dan kejujuran. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa setiap pemimpin negara, termasuk yang mengelola anggaran, memikul amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Amanah ini bukan hanya soal pengelolaan dana, tetapi juga soal memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Selain itu, dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:
“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”
Hadits ini menegaskan bahwa setiap pemimpin termasuk pejabat yang mengelola anggaran negara akan dimintai pertanggungjawaban atas segala keputusan yang diambil, termasuk dalam hal pengelolaan dana negara. Dana negara adalah titipan rakyat, dan pemimpin yang diberikan amanah. Sehingga harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.
Penutup: Amanah dan Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran
Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus adil dan amanah dalam setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang menegakkan keadilan, yang tidak hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, tetapi untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Sebagai pengelola amanah, setiap pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan digunakan untuk kemaslahatan rakyat, sesuai dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits.
Partai X menyerukan agar pemerintah segera mendengar, memahami, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat sebagai arah baru perjalanan bangsa. Amanah pengelolaan anggaran negara adalah titipan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan adil.
