muslimx.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak struktur organisasi dan tata kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui PMK Nomor 64 Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 September 2025. Regulasi baru ini mencabut aturan sebelumnya, menyesuaikan dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, dan diklaim untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam menjaga stabilitas keuangan nasional.
Struktur baru sekretariat KSSK kini lebih luas, dengan direktorat khusus untuk asesmen perbankan, jasa keuangan nonbank, pasar keuangan, sistem pembayaran, hingga divisi manajemen risiko dan hukum. Pemerintah juga menambahkan fungsi stress testing dan simulasi krisis keuangan sebagai upaya pencegahan dini.
Kritik Partai X: Stabilitas Harus Menyentuh Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai langkah ini hanya menitikberatkan sisi teknis. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan sampai stabilitas keuangan hanya jadi jargon, sementara rakyat tetap sengsara,” tegasnya.
Prayogi menambahkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut keuangan negara seharusnya bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan perbankan dan industri jasa keuangan.
Islam Ingatkan: Stabilitas Rakyat Lebih Utama
Dalam Islam, pemimpin diperintahkan untuk mendahulukan kebutuhan umat sebelum kepentingan pejabat atau institusi. Allah SWT berfirman:
“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.” (QS. Al-Hajj: 41)
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan amanah hanya sah jika digunakan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Rasulullah SAW pun mengingatkan dengan sabdanya:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian.” (HR. Muslim)
Hadis ini menekankan bahwa pemimpin yang adil adalah yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan yang hanya sibuk menjaga stabilitas pejabat finansial.
Prinsip Partai X: Negara Milik Rakyat, Bukan Pejabat
Partai X menegaskan, pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang diberi mandat. Rakyat adalah raja dan pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah tenaga kerja. Maka, stabilitas sejati bukanlah laporan statistik, melainkan rasa aman rakyat di dapur, rumah, dan masa depan anak-anaknya.
Penutup
Jika rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, stabilitas yang dibanggakan pemerintah hanyalah fatamorgana.
Islam mengingatkan bahwa amanah kepemimpinan adalah menjaga stabilitas umat, bukan sekadar menjaga angka dalam laporan keuangan. Pemimpin sejati adalah yang memastikan rakyat hidup dalam keadilan, kesejahteraan, dan keamanan.
