muslimx.id – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan penolakan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun berpotensi menghambat pembangunan IKN tahap kedua. Anggaran yang ditolak Badan Anggaran DPR tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, serta infrastruktur penunjang.
Basuki menegaskan keterlambatan pembangunan akan berdampak pada target IKN sebagai ibu kota 2028. Saat ini, alokasi anggaran 2026 hanya Rp6,26 triliun, jauh dari kebutuhan usulan sebesar Rp48,8 triliun untuk tiga tahun ke depan.
Partai X: Pembangunan IKN Mengabaikan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai polemik anggaran IKN hanya memperlihatkan prioritas yang keliru.
“Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi justru rakyat ditinggalkan, sementara IKN dipaksakan,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan IKN menghabiskan triliunan rupiah, namun rakyat masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan harga kebutuhan pokok yang melambung. “Ketika negara sibuk memperdebatkan gedung parlemen baru, banyak rakyat masih kekurangan pangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan,” lanjutnya.
Partai X menegaskan bahwa negara bukan milik pejabat, melainkan milik seluruh rakyat. IKN tidak boleh menjadi monumen kekuasaan yang mewah, sementara desa-desa terpinggirkan.
Pandangan Islam: Kemewahan Mengabaikan Amanah
Islam mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan kehormatan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Al-Qur’an pun menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).
Menghamburkan anggaran untuk kemegahan kota baru, sementara rakyat lapar dan tertindas, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Islam memandang, setiap kebijakan negara harus berpihak kepada rakyat lemah (mustadh’afin), bukan hanya kepada elite penguasa.
Solusi Partai X: Hentikan Kemewahan, Prioritaskan Kesejahteraan
Partai X menawarkan solusi konkret agar pembangunan tidak menjauhkan negara dari rakyat:
- Moratorium pembangunan fisik IKN yang berlebihan dan realokasi anggaran untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
- Audit transparan proyek IKN dengan melibatkan lembaga independen agar tidak menjadi ladang korupsi.
- Reformasi fiskal berbasis keadilan sosial, dengan mengurangi anggaran fasilitas pejabat dan meningkatkan perlindungan bagi rakyat.
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional untuk meninjau ulang urgensi IKN dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan perwakilan daerah.
Penutup: Perut Rakyat Lebih Penting
Partai X menekankan pembangunan IKN seharusnya tidak membuat rakyat semakin menderita. Islam mengajarkan bahwa kemakmuran negeri lahir bukan dari gedung-gedung mewah, melainkan dari keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi…” (QS. Al-A’raf: 96).
IKN baru tidak boleh menjadi simbol kesombongan, sementara perut rakyat tetap kosong. Negara harus kembali pada amanah: menghadirkan kesejahteraan nyata, bukan hanya mercusuar kekuasaan.
