DPR Sebut Ijazah Capres Bukan Rahasia, Islam Tegaskan Kepemimpinan adalah Amanah

muslimX
By muslimX
3 Min Read

muslimx.id  – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan ijazah capres-cawapres bukan dokumen rahasia. Menurutnya, dokumen tersebut bersifat biasa dan justru penting diketahui rakyat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap calon pemimpin bangsa.

Doli juga mengkritik kebijakan KPU yang menetapkan 16 dokumen pencalonan sebagai informasi tertutup, hanya bisa diakses dengan persetujuan capres-cawapres. Padahal, keterbukaan dokumen tersebut penting agar rakyat mengenal secara utuh latar belakang pendidikan dan integritas calon pemimpin.

Kritik Partai X: Demokrasi Butuh Transparansi, Bukan Drama

Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil.

“Transparansi adalah bagian dari perlindungan terhadap rakyat. Menutup dokumen capres sama saja mengkhianati semangat demokrasi yang mestinya terbuka,” tegas Prayogi.

Partai X menilai, rakyat adalah pemilik kedaulatan sekaligus raja dalam sistem demokrasi. Karena itu, calon presiden wajib terbuka, mulai dari pendidikan, integritas, hingga rekam jejak moral.

Pandangan Islam: Kepemimpinan adalah Amanah

Islam menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hak istimewa, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari)

Al-Qur’an juga menegaskan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus dikenal secara utuh oleh rakyat, agar amanah kepemimpinan tidak jatuh ke tangan orang yang salah.

Solusi Partai X: Demokrasi Transparan untuk Rakyat

Partai X menawarkan solusi konkret agar demokrasi berjalan sehat:

  1. Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan sekadar slogan politik.
  2. Reformasi hukum berbasis kepakaran, bukan kepentingan penguasa.
  3. Transformasi birokrasi digital agar dokumen pencalonan pemimpin dapat diakses publik secara transparan dan bebas manipulasi.
  4. Pendidikan moral politik berbasis Pancasila di sekolah agar generasi muda memahami arti kepemimpinan yang jujur dan amanah.

Penutup: Negara Ada untuk Rakyat

Rakyat tidak membutuhkan drama rahasia ijazah capres, tetapi transparansi nyata. Demokrasi yang sehat hanya bisa lahir jika rakyat diberi ruang penuh mengenal calon pemimpinnya. Bagi Partai X, keterbukaan bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban.

Islam mengingatkan, kepemimpinan adalah amanah besar. Jika amanah ini disalahgunakan dengan menutup-nutupi, maka yang rugi adalah rakyat. Negara sejati hadir untuk rakyat, bukan untuk segelintir pejabat.

Share This Article