muslimx.id — Direktur Democracy and Electoral Empowerment (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menyoroti data BPS yang mengungkap 211 anggota DPR tidak mencantumkan latar belakang pendidikan saat mendaftar ke KPU.
Menurutnya, fakta ini mencerminkan kemunduran demokrasi. Keterbukaan adalah syarat mutlak agar rakyat dapat menilai kelayakan wakilnya. Ketertutupan ini bukan hanya melanggar UU Keterbukaan Informasi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan rakyat.
Rekam jejak pendidikan, tegas Neni, adalah tolak ukur penting kualitas calon yang dipilih. Sayangnya, partai gagal mendorong kadernya untuk transparan. Publik pun semakin ragu pada integritas wakil rakyat di Senayan.
Kritik Tajam Partai X: Demokrasi Mundur, Rakyat Tertinggal
Menanggapi persoalan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan:
“DPR yang menutupi rekam jejak pendidikan jelas mengkhianati amanat rakyat. Kejujuran adalah fondasi seorang wakil, bukan hal yang boleh disembunyikan.”
Menurut Prayogi, sikap DPR ini menunjukkan demokrasi kita semakin jauh dari rakyat. Bukan mendidik dan memberi teladan, tapi justru memperlihatkan kemerosotan moral.
Pemerintah dan pejabat adalah pelayan, bukan penguasa. Rakyatlah pemilik kedaulatan sejati, sementara pejabat hanyalah pengemban amanah. Tanpa keterbukaan, demokrasi hanya akan jadi panggung sandiwara politik.
Pandangan Islam: Kejujuran adalah Amanah, Kebohongan adalah Khianat
Islam menempatkan amanah dan kejujuran sebagai syarat mutlak bagi pemimpin. Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji.” (HR. Ahmad).
Menyembunyikan data pendidikan bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Demokrasi tanpa nilai kejujuran hanyalah ilusi, dan bangsa tanpa amanah hanya akan ditinggalkan keberkahannya.
Solusi Partai X: Tegakkan Transparansi, Perkuat Moralitas
Partai X menawarkan solusi berlandaskan kerakyatan dan kejujuran:
- Amandemen kelima UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.
- Pemisahan tegas negara dan pemerintah, agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
- Pendidikan moral berbasis Islam dan Pancasila sejak dini, agar generasi berkarakter jujur.
- Verifikasi ulang partai politik serta pembubaran partai yang gagal mendidik kadernya.
- Reformasi hukum dan digitalisasi birokrasi agar rakyat dapat mengawasi langsung transparansi pejabat.
Penutup: Demokrasi Harus Diterangi Amanah
Kasus 211 anggota DPR yang menyembunyikan pendidikan menjadi peringatan keras bagi bangsa ini. Demokrasi tanpa amanah akan melahirkan wakil rakyat yang nyaman dalam kebohongan.
Partai X menegaskan, demokrasi sejati adalah ketika pejabat berlaku jujur, transparan, dan menjaga amanah. Tanpa itu, rakyat hanya akan jadi korban.
Rasulullah ﷺ telah memperingatkan:
“Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari).
Maka, bangsa ini harus memilih jalan kejujuran. Hanya dengan amanah, adil, dan berpihak pada rakyat, Indonesia bisa keluar dari kegelapan demokrasi semu menuju cahaya keadilan yang diridhai Allah.
