muslimx.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menjalin kerja sama dengan Program SKALA untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan, sinergi ini bertujuan mendorong kebijakan inklusif, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Yusharto menegaskan, penguatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) penting agar kebijakan daerah tidak mengulang kesalahan lama. Dengan analisis tepat, keputusan dapat lebih solutif, akuntabel, dan mampu meningkatkan kualitas demokrasi lokal.
Kritik Partai X: Rakyat Butuh Aksi Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai langkah penguatan kapasitas analis kebijakan memang baik, tetapi rakyat menunggu hasil nyata. Ia mengingatkan, tugas negara jelas melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Rinto, pelatihan dan lokakarya hanyalah awal. Tanpa implementasi konkret, rakyat tetap menderita akibat kebijakan yang tidak adil. Partai X menegaskan rakyat adalah pemegang kedaulatan sejati, sedangkan pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Sejahtera berarti terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan bukan sekadar laporan atau indeks.
Pandangan Islam: Pemimpin adalah Pelayan Umat
Islam menekankan bahwa jabatan dan kebijakan adalah amanah yang harus ditunaikan demi kemaslahatan rakyat. Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud)
Ayat Al-Qur’an juga menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Dari sini jelas bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya sebatas teori atau angka statistik. Pemerintah dalam Islam adalah khadim al-ummah (pelayan umat), bukan tuan atas rakyat.
Solusi: Kebijakan Harus Berbasis Keadilan dan Maslahat
Agar kolaborasi seperti Kemendagri dan SKALA benar-benar bermanfaat, Islam menawarkan prinsip-prinsip dasar:
- Transparansi (shidq/kejujuran) rakyat berhak mengakses data dan hasil kebijakan.
- Keadilan (‘adl) kebijakan harus melindungi semua lapisan, bukan kelompok tertentu.
- Musyawarah (syura) keputusan penting melibatkan ahli, tokoh masyarakat, dan rakyat.
- Amanah pejabat wajib menunaikan janji dan tanggung jawab, bukan hanya membangun citra.
- Kemaslahatan (maslahah ‘ammah) setiap program harus berdampak langsung pada kebutuhan dasar rakyat.
Penutup: Kebijakan adalah Pertanggungjawaban Dunia dan Akhirat
Kolaborasi Kemendagri dan SKALA memang patut diapresiasi, tetapi rakyat menunggu bukti nyata. Islam mengingatkan bahwa setiap kebijakan adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Maka, lokakarya dan penguatan analis kebijakan jangan berhenti pada seremonial. Dalam Islam, pemimpin sejati adalah yang hadir melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab.
