muslimx.id — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memperkuat fasilitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh dapur diwajibkan memiliki alat sterilisasi, perangkat uji makanan, dan filter air bersih guna menjaga kebersihan pangan nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, perintah tersebut disampaikan langsung dalam rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta. Rapat juga membahas program prioritas lain seperti ketahanan pangan dan stimulus ekonomi menjelang akhir 2025. Presiden menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar setiap dapur MBG memenuhi standar kesehatan dan kebersihan nasional.
Evaluasi: Infrastruktur Aman, Gizi Belum Merata
Langkah sterilisasi menunjukkan perhatian terhadap keamanan pangan, namun belum menyentuh akar masalah gizi rakyat. Data BGN memperlihatkan bahwa peningkatan status gizi masyarakat penerima MBG masih stagnan. Banyak daerah mengalami keterlambatan pengiriman bahan makanan dan ketidaksesuaian menu dengan kebutuhan anak-anak. Pemerintah sibuk membangun dapur, tapi belum memastikan makanan bergizi tersaji di meja rakyat. Menurut Partai X, kebijakan ini tampak megah di tampilan, namun lemah dalam substansi pemenuhan hak rakyat.
Tanggung Jawab Negara Menurut Islam
Dalam pandangan Islam, pemimpin memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Allah SWT berfirman:
“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.” (QS. Al-Insan: 8).
Ayat ini menegaskan bahwa memberi makan dengan penuh kasih dan keikhlasan adalah bagian dari keimanan dan tanggung jawab sosial. Rasulullah SAW juga bersabda:
“Tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan.” (HR. Bukhari).
Kedua teks suci ini menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat miskin dan lapar adalah inti dari kebijakan yang berkeadilan.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas sumber pangan. Amanah kekuasaan berarti tanggung jawab menyejahterakan umat. Program MBG seharusnya menjadi sarana ibadah sosial yang mencerminkan nilai Islam: adil, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan. Negara wajib memastikan setiap kebijakan pangan mencerminkan prinsip rahmatan lil ‘alamin membawa manfaat bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Solusi Islami: Gizi untuk Keadilan Sosial
Partai X mendorong reformasi kebijakan gizi nasional berbasis nilai Islam dan keadilan sosial.
- Audit manfaat publik, agar dana rakyat benar-benar memberi manfaat langsung bagi penerima.
- Dewan Amanah Pangan Nasional, beranggotakan ulama, ahli gizi, dan masyarakat sipil untuk mengawasi kebijakan.
- Distribusi berbasis kebutuhan lokal, dengan memperhatikan adat pangan dan potensi daerah.
- Digitalisasi rantai pasok untuk menutup celah korupsi dan keterlambatan distribusi.
- Edukasi gizi dan akhlak konsumsi, agar rakyat memahami arti makan sehat sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.
Sterilisasi dapur MBG penting, tapi bukan inti persoalan. Islam mengajarkan bahwa nilai ibadah bukan pada seremonialnya, melainkan pada manfaatnya bagi manusia. Jika rakyat masih kekurangan gizi sementara dapur negara disterilisasi sempurna, maka ada amanah yang belum ditunaikan. Negara yang beriman adalah negara yang membuat rakyatnya kenyang dengan gizi, bukan dengan janji. Amanah gizi rakyat adalah ujian keadilan bagi setiap pemimpin.
