muslimx.id – Wacana digitalisasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro mengusulkan agar kedua dokumen kendaraan tersebut dikemas dalam bentuk digital untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
“Daripada biaya cetak STNK dan BPKB, mendingan dibikin digital online aja. Itu pembelanjaannya jauh lebih murah,” ujarnya.
Selain itu, plat kendaraan dan kaca depan juga diusulkan dilengkapi barcode guna mendukung sistem tilang elektronik (e-TLE). Secara konsep, ide ini dinilai futuristik dan efisien. Namun, masyarakat mempertanyakan kesiapan sistem, integritas data, dan perlindungan privasi yang sering kali menjadi titik lemah layanan publik digital di Indonesia.
Partai X: Ganti Format Boleh, Tapi Jangan Lupakan Reformasi
Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar perpindahan bentuk, melainkan pembenahan sistem dan budaya pelayanan.
“Digitalisasi itu bukan sekadar pindah bentuk dari kertas ke layar. Yang harus dibenahi dulu adalah sistem dan integritas datanya,” tegas Prayogi.
Menurutnya, negara punya tiga tugas utama melindungi, melayani, dan mengatur rakyatnya. Jika digitalisasi hanya menjadi proyek kosmetik tanpa transparansi, rakyat tidak akan mendapat manfaat apa pun.
“Jangan hanya ganti format tapi tetap lambat, mahal, dan rawan pungli. Itu sama saja seperti menaruh cat baru di dinding retak,” tambahnya.
Digitalisasi tanpa moral pelayanan hanyalah panggung teknologi tanpa jiwa di mana rakyat masih tetap antri, tapi sekarang di depan layar.
Pandangan Islam: Amanah Digital Adalah Amanah Moral
Islam menempatkan keadilan dan kejujuran sebagai fondasi setiap bentuk pelayanan publik, termasuk dalam era digital. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan data, pelayanan, atau kebijakan publik termasuk digitalisasi adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan transparansi.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Tidaklah seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan surga baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, jika sistem digital justru menjadi alat baru untuk menipu, mempersulit, atau mengambil keuntungan dari rakyat, maka penguasa dan pembuat kebijakan telah menodai amanah digital itu sendiri.
Dalam Islam, teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Nilainya diukur dari seberapa besar ia membawa maslahat bagi umat, bukan seberapa modern tampilannya di layar.
Solusi: Digitalisasi yang Amanah dan Terintegrasi
Dari sudut pandang keadilan sosial dalam Islam, digitalisasi harus mengandung unsur maslahah (kemanfaatan) dan amanah (kejujuran). Langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain:
- Audit dan perbaikan database kendaraan nasional. Data ganda dan tidak valid harus dibersihkan terlebih dahulu agar sistem digital tidak korup sejak awal.
- Integrasi antar lembaga negara. Kepolisian, Kemenhub, dan Samsat harus memiliki sistem tunggal agar publik tidak terbebani oleh birokrasi berlapis.
- Transparansi biaya dan proses. Semua biaya digitalisasi diumumkan terbuka, sebagai bentuk tanggung jawab publik.
- Perlindungan data pribadi. Negara wajib menjamin data rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan bisnis atau politik.
Penutup: Canggih Tak Selalu Adil
Digitalisasi hanyalah cermin. Jika moral pengelolanya retak, maka pantulan sistemnya juga cacat. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang haq padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)
Ayat ini menjadi peringatan agar teknologi tidak menutupi ketidakadilan. Sistem boleh canggih, tetapi bila keadilan absen, rakyat tetap akan jadi korban.
Maka, Islam mengingatkan kemajuan sejati bukan ketika data berpindah ke awan, tetapi ketika pelayanan berpindah ke hati rakyat.
