muslimx.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti lemahnya akses modal bagi pelaku UMKM di Indonesia. Hingga Agustus 2025, porsi kredit UMKM hanya 19 persen dari total kredit perbankan nasional.
Padahal, sekitar 69,5 persen pelaku UMKM belum dapat mengakses pembiayaan bank. Akibatnya, banyak usaha kecil terpaksa bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi karena keterbatasan agunan dan sistem informasi keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Nomor 19 Tahun 2025 untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor ini.
Partai X: Ekonomi Rakyat Tak Bisa Dibiarkan Bertarung Sendiri
Kemandirian ekonomi rakyat tidak akan lahir tanpa keberpihakan yang nyata. Menurut Prayogi R. Saputra Direktur X-Institute, lemahnya akses modal adalah tanda negara belum benar-benar hadir di tengah rakyat.
“Negara seharusnya bukan hanya mengatur, tapi juga melindungi dan melayani rakyatnya. UMKM itu bukan pelengkap statistik, tapi nadi kehidupan ekonomi bangsa,” ujarnya.
Prayogi menegaskan bahwa kebijakan inklusif sering kali berhenti di atas kertas indah di peraturan, tapi tak sampai ke pasar. Padahal, semangat ekonomi Islam adalah membangun keadilan distribusi dan menegakkan kesetaraan kesempatan.
Pandangan Islam: Rezeki Harus Diedarkan, Bukan Dimonopoli
Islam mengajarkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan pejabat dan korporasi besar. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:
“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)
Ayat ini menjadi dasar kuat bagi ekonomi Islam yang menolak kesenjangan struktural. Dalam konteks UMKM, ini berarti negara dan lembaga keuangan wajib menciptakan sistem yang adil agar pelaku kecil tidak tersisih oleh dominasi kapital besar.
Rasulullah ﷺ juga menegaskan pentingnya tolong-menolong dalam urusan ekonomi:
“Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim)
Artinya, membantu pengusaha kecil adalah bentuk ibadah sosial memperkuat umat dari akar ekonomi, bukan dari hutang yang menjerat.
Solusi Islam: Berdayakan, Bukan Sekadar Memberi
Dalam perspektif Islam, solusi ekonomi harus berorientasi pada pemberdayaan, bukan ketergantungan. Beberapa prinsip yang sejalan dengan nilai syariah untuk memperkuat UMKM antara lain:
- Sistem Pembiayaan Syariah: Dorong bank dan koperasi syariah memberikan pembiayaan berbasis mudharabah (bagi hasil) dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan).
- Koperasi Umat dan Pesantren Produktif: Bangun ekosistem ekonomi lokal berbasis komunitas, bukan korporasi.
- Pemerataan Modal Sosial: Pemerintah wajib memfasilitasi pelatihan dan pendampingan spiritual bagi pelaku UMKM agar usaha berlandaskan etika dan kejujuran.
- Digitalisasi dan Zakat Produktif: Dana zakat, infak, dan wakaf bisa diarahkan untuk mendanai UMKM kecil yang berpotensi mandiri.
Penutup: Kemandirian Ekonomi Adalah Bentuk Ketakwaan Sosial
Islam menegaskan bahwa kekuatan umat bukan terletak pada besarnya harta, tetapi pada keadilan distribusinya. Korupsi, riba, dan monopoli hanya akan menjerumuskan bangsa dalam kesenjangan. Karena itu, membela UMKM berarti membela keadilan sosial.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi)
Ketika ekonomi rakyat diberdayakan dengan nilai iman, maka pertumbuhan tidak hanya menghasilkan angka, tapi juga keberkahan. Islam mengingatkan: kemandirian ekonomi umat bukan sekadar kebijakan ia adalah amanah moral untuk menegakkan keadilan di bumi.
