muslimx.id — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) hadir sebagai pedoman untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rakernas Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang.
Eddy menjelaskan, PPHN berfungsi sebagai peta jalan pembangunan lintas pemerintahan, agar konsistensi pembangunan tidak terputus karena perbedaan visi antar-pemerintahan. PPHN diharapkan mampu mengintegrasikan pembangunan manusia, kelembagaan, dan ekonomi dalam kerangka keberlanjutan nasional.
“Setiap pemerintahan punya visi berbeda. Tanpa pedoman bersama, pembangunan sulit dijaga konsistensinya,” ujarnya.
Eddy juga menekankan perlunya masukan dari forum akademik dan masyarakat sipil agar PPHN berpihak pada kepentingan publik.
Partai X: Pembangunan Tak Boleh Hanya Jadi Proyek
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menegaskan bahwa pembangunan harus berpusat pada rakyat.
“Tugas negara itu tiga: yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Pembangunan tidak boleh berhenti di proyek-proyek pejabat, tapi harus berakar pada kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Rinto mengingatkan, PPHN hanya bermakna jika menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Banyak proyek gagal karena orientasi hanya pada infrastruktur dan investasi, bukan kesejahteraan sosial.
“Kalau pembangunan hanya untuk angka pertumbuhan, rakyat hanya jadi penonton,” tambahnya.
Prinsip Partai X menekankan, pembangunan berkelanjutan harus menumbuhkan kemandirian daerah, keadilan ekonomi, dan lapangan kerja bermartabat.
Pandangan Islam: Pembangunan Bernilai Jika Menyentuh Hati Rakyat
Dalam perspektif Islam, pembangunan yang benar bukan hanya fisik, tetapi juga sosial dan moral. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
Ayat ini menegaskan, pembangunan sejati membutuhkan niat yang lurus dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir orang tanpa menyentuh masyarakat luas tidak bernilai keberkahan.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Artinya, PPHN dan setiap kebijakan pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, terutama mereka yang paling rentan.
Solusi: Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat
Agar PPHN benar-benar membumi dan membawa berkah, beberapa langkah berikut perlu dijalankan:
- Reorientasi PPHN ke arah kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau proyek fisik.
- Pelibatan masyarakat sipil dalam penyusunan dan evaluasi pembangunan, agar aspirasi rakyat benar-benar terdengar.
- Desentralisasi fiskal yang adil, memberi ruang bagi daerah mengelola potensi dan kebutuhan lokal.
- Akuntabilitas dan transparansi, dengan laporan terbuka mengenai dampak sosial dan ekonomi setiap proyek.
- Keadilan antargenerasi, agar pembangunan tidak merusak sumber daya alam dan masa depan anak bangsa.
PPHN jangan jadi alat legitimasi proyek, tapi pedoman moral kebangsaan. Pembangunan harus tumbuh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau rakyat sejahtera, itulah pembangunan yang berkelanjutan sesungguhnya.
