muslimx.id — Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) di pantai utara Jawa siap dibangun. Proyek sepanjang 535 kilometer ini ditujukan untuk melindungi 50 juta penduduk dari ancaman kenaikan permukaan air laut yang mencapai 5 centimeter per tahun akibat perubahan iklim.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan, Prabowo menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat dan aset nasional. Ia mengingatkan bahwa sekitar 60 persen industri nasional dan ribuan hektare sawah produktif berada di kawasan Pantura yang kini terancam rob.
Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) dengan pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dirancang sejak 1995, proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp1.297 triliun.
Partai X: Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, mengingatkan tiga tugas pokok negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Melindungi berarti memastikan keselamatan masyarakat pesisir, bukan sekadar menjaga garis pantai dari air laut,” tegasnya.
Menurutnya, melayani berarti mendengarkan aspirasi dan kebutuhan warga terdampak langsung, bukan hanya menggandeng investor. Sedangkan mengatur berarti memastikan kebijakan pembangunan tidak menambah kesenjangan sosial dan ekologis.
Meski disebut sebagai proyek penyelamat, pembangunan Giant Sea Wall menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerhati lingkungan. Proyek ini dinilai berisiko hanya menambal masalah sementara tanpa memperkuat sistem tata air dan tata ruang pesisir.
Pandangan Islam: Pembangunan Adalah Amanah, Bukan Kuasa
Dalam pandangan Islam, pembangunan sejati bukan sekadar menegakkan beton dan infrastruktur, tetapi menegakkan amanah dan keadilan sosial.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Islam menekankan prinsip ihsan berbuat baik dalam setiap kebijakan serta tawazun, yaitu keseimbangan antara manusia dan alam. Pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis sejatinya adalah bentuk kezaliman terhadap ciptaan Allah.
Solusi Islami: Pembangunan Adaptif dan Partisipatif
Partai X menawarkan langkah korektif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial:
- Pelibatan langsung masyarakat pesisir dalam perencanaan dan pengawasan proyek.
- Audit ekologis dan sosial independen, agar pembangunan tak merusak kehidupan dan lingkungan.
- Sistem perlindungan lingkungan terpadu berbasis riset kelautan dan tata ruang berkelanjutan.
- Keterbukaan data publik, agar masyarakat bisa memantau setiap tahap pembangunan.
Penutup: Islam Menyeru Pembangunan yang Berpihak pada Kehidupan
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang menghidupkan, bukan kuasa yang menguasai. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56)
Ayat ini menegaskan, pembangunan yang mengorbankan rakyat dan alam adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan. Negara sejati adalah yang melindungi rakyat sekaligus menjaga bumi, bukan yang membangun tembok tinggi sambil menenggelamkan suara manusia dan makhluk di sekitarnya.
