muslimx.id– Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebagian wilayah mulai pulih, meski masih terdapat sejumlah daerah yang terisolasi dan membutuhkan perhatian lebih cepat.
Dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, ia menegaskan bahwa kebutuhan mendesak penyintas tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Langkah Pemulihan: Dari Dapur Umum hingga Rehabilitasi Ekonomi
Hingga saat ini, Kemensos telah menyalurkan bantuan lebih dari Rp83 miliar untuk kebutuhan darurat penyintas. Bantuan tersebut disalurkan melalui gudang Kemensos dan dinas sosial daerah, mencakup:
- makanan siap saji,
- perlengkapan keluarga,
- tenda darurat,
- pendirian 39 dapur umum yang memproduksi ratusan ribu porsi makanan setiap hari.
Kemensos juga menyiapkan santunan bagi korban meninggal dan luka berat. Setelah masa darurat, program rehabilitasi sosial dan pemulihan penghidupan akan difokuskan pada usaha kecil dan pelatihan kerja, agar masyarakat kembali mandiri.
Perspektif Islam: Menolong Korban Adalah Prioritas Utama
Dalam ajaran Islam, pemulihan bencana bukan semata persoalan kebijakan teknis, melainkan kewajiban moral yang melekat pada negara dan seluruh pemangku kepentingan.
Allah berfirman:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa…” (QS. Al-Maidah: 2)
Ayat ini menjadi dasar bahwa penyelamatan dan pemulihan korban bencana harus didahulukan sebelum dinamika pemerintahan, kepentingan kekuasaan, atau kebijakan yang berputar pada struktur birokrasi.
Nabi Muhammad SAW juga bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Hadis tersebut menegaskan bahwa pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat luas wajib mengutamakan kemanfaatan bagi para penyintas.
Pemulihan Harus Mendahulukan Kebutuhan yang Paling Mendesak
Sejumlah pengamat menilai bahwa keberhasilan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan sasaran, aksesibilitas daerah terisolasi, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Karena itu, pendataan akurat menjadi kunci. Tanpa data yang terintegrasi, rawan terjadi:
- penumpukan bantuan di satu titik,
- daerah terisolasi tidak tersentuh,
- kesalahan sasaran,
- penyintas bertahan terlalu lama dalam kondisi darurat.
Islam mengajarkan prinsip keadilan distribusi, sebagaimana dalam firman Allah:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Dalam konteks bencana, amanat itu adalah bantuan yang harus sampai tepat waktu kepada orang yang paling membutuhkan.
Fokus ke Ekonomi Warga: Jangan Ada Ketergantungan Bantuan
Para ahli tata kelola bencana menekankan bahwa pemulihan ekonomi Sumatra harus berbasis kebutuhan lokal, bukan pendekatan seragam. Program pemulihan harus:
- memperkuat usaha kecil,
- memperluas pelatihan kerja,
- mengembalikan kapasitas produktif warga,
- membuka akses logistik dan pasar,
- melibatkan masyarakat setempat dalam proses rehabilitasi.
Kebijakan pemulihan yang efektif adalah yang membuat penyintas bangkit dan mandiri, bukan bergantung pada bantuan jangka panjang.
Tolong Korban Dulu, Urusan Kekuasaan Belakangan
Pesan Islam jelas: penyelamatan manusia lebih utama dibandingkan kepentingan apa pun. Dinamika kekuasaan, perdebatan birokratis, atau tarik-menarik kekuasaan tidak boleh menghambat distribusi bantuan maupun pemulihan ekonomi.
Rasulullah SAW bersabda:
“Tidaklah beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan.” (HR. Thabrani)
Hadis ini menjadi peringatan bahwa negara dan para pemegang kewenangan wajib memastikan tidak ada penyintas yang terabaikan baik karena akses sulit, lambatnya koordinasi, maupun lemahnya arah kebijakan.
Pemulihan yang Adil adalah Mandat Agama dan Konstitusi
Pemulihan Sumatra bukan sekadar program pemerintah, tetapi perintah moral yang ditegakkan oleh agama: menolong, melindungi, dan menyelamatkan sesama tanpa menunda. Transparansi, kecepatan, dan keadilan distribusi adalah bagian dari amanah yang harus dijalankan.
Sumatra harus pulih dengan cara yang bermartabat dimulai dari kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan.
