muslimx.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyoroti lemahnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) gagal menjaga kualitas hingga makanan bisa menjadi basi karena memilih cara mudah.
“Banyak SPPG yang makanannya basi karena masaknya lebih awal, mau cari enaknya,” ujar Cak Imin di Pandan, Selasa (21/10).
Padahal, program MBG dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan ibu hamil. Ia mencontohkan SPPG Tapanuli Tengah yang disiplin dan tepat waktu dalam memasak untuk lebih dari 3.500 penerima manfaat setiap hari. Cak Imin menilai pola kerja seperti itu harus dijadikan standar nasional dapur gotong royong MBG.
Partai X: Program Bagus, Tapi Pelaksanaannya Gagal
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah.
“Tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi.
Menurutnya, program bergizi tidak ada artinya bila rakyat justru dirugikan karena makanan basi. Ia menyebut kelalaian ini bentuk kezaliman terhadap hak rakyat.
“Jangan sampai uang rakyat habis untuk makanan yang tidak layak. Ini kelalaian yang zalim,” tambahnya.
Partai X menilai pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan standar mutu dapur MBG agar program yang menyentuh hajat hidup rakyat tidak sekedar menjadi proyek politik.
Pandangan Islam: Amanah Adalah Tanggung Jawab
Dalam Islam, setiap tugas publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Makanan yang disediakan untuk rakyat miskin, anak sekolah, atau ibu hamil bukan sekadar urusan teknis tetapi bagian dari ibadah sosial. Ketika pelaksana mencari “enaknya sendiri”, maka ia telah mengkhianati amanah publik.
Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58)
Islam menegaskan, mengurus perut rakyat adalah ibadah besar, karena dari gizi yang baik lahir generasi yang kuat. Tetapi jika makanan basi disajikan dengan dana negara, maka yang rusak bukan hanya perut melainkan moral pemerintahan.
Solusi Partai X: Reformasi Pengawasan dan Keadilan Distribusi
Partai X mendorong reformasi total agar pelaksanaan MBG benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat. Langkah konkret yang diusulkan antara lain:
- Audit total SPPG oleh lembaga independen agar mutu dapur publik terukur dan transparan.
- Sertifikasi tenaga masak dan manajer dapur agar pelaksanaan sesuai standar gizi nasional.
- Pelaporan digital harian berbasis waktu masak dan distribusi untuk menjamin kesegaran makanan.
- Partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan agar muncul akuntabilitas sosial dari bawah.
Penutup: Keadilan Sosial Dimulai dari Sepiring Makan Rakyat
Islam menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat bukan hasil belas kasihan, tapi buah dari amanah yang dijaga.
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
Jika negara ingin melahirkan masyarakat yang sehat dan kuat, maka dapur publik harus dijalankan dengan amanah, disiplin, dan keikhlasan. Karena dalam sepiring makan rakyat, tersimpan ujian besar tentang keadilan sosial dan tanggung jawab moral penguasa.
Program sebesar MBG tidak boleh dijalankan asal-asalan. Ini soal hak hidup sehat jutaan rakyat.
